Bogor (Antara Jogja) - Pengacara senior Adnan Buyung Nasution merasakan kehilangan mendalam dengan meninggalnya Mulyana Wira Kusumah, dan menurut dia, Indonesia sangat membutuhkan kriminolog tersebut yang berjuang tanpa pamrih.
"Indonesia membutuhkan pejuang seperti Mulyana, dia pejuang yang tanpa pamrih." ujar Adnan, saat ditemui usai pemakaman Mulyana di tempat pemakaman keluarga di Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Senin.
Adnan mengatakan banyak yang berjuang di Indonesia tapi pamrih butuh jabatan, uang dan kendaraan.
Menurut Adnan, dalam hidupnya Mulyana tidak mementingkan diri sendiri.
"Dia orang yang tidak takut walau diancam, dikepung, diancam mau dibunuh, tetap saja maju," ujarnya.
Bagi Adnan kepergian Mulyana adalah hilangnya sosok pahlawan pejuang keadilan yg membela hak-hak orang-orang yang kesusahan.
Baginya pergerakan Mulyana seperti seorang pemimpin yang muncul dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah.
"Banyak bibit pengganti Mulyana, tinggal berikan dorongan dukungann arahan supaya fokus pada perjuangannya dan tanpa pamrih," ujarnya.
Ia mengatakan LBH tidak akan sebesar ini tanpa Mulyana. Ia dan kawan-kawan akan meneruskan perjuangan Mulyana dalam bidang keadilan demokrasi.
Keinginan terakhir Mulyana yang diingat Adnan adalah, perjuangan merombak struktur yang berkeadilan, dimana situasi saat ini timpang, keadilan yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas. "Ini akan menjadi cita-cita kami dan LBH akan memperjuangkan," kata Adnan.
Mulyanan lulusan Psikologi Universita Indonesia. Di akhir hayatnya ia masih menekuni kegiatannya aktif di SAKTI (serikat kerakyatan Indonesia).
Pejuang demokrasi dan hak asasi manusia Mulyana Wira Kusumah, yang akrab disapa "Mas Mulyana" meninggal dalam usia 65 tahun di dunia di RS Dharmais Jakarta, Minggu (1/12) pukul 21.30 WIB karena sakit paru-paru.
Mantan anggota KPU sekaligus pegiat demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), Mulyana Wira Kusumah, dikenal sebagai sosok yang egaliter dan terbuka semasa hidupnya.
Mulyana pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan ikut membentuk KIPP serta Komite Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras).
Saat KPU terbentuk untuk pertama kalinya pascareformasi, Mulyana bersama pegiat pemilu lain tergabung sebagai anggota Panwaslu Pusat.
Dua tahun kemudian saat KPU angkatan kedua (2001 - 2007) dibentuk, Mulyana termasuk dalam anggota Tim 11 penyelenggara Pemilu yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001.
Selama menjadi anggota KPU, Mulyana sempat ikut terseret dalam kasus korupsi, bersama dengan Nazaruddin Syamsuddin yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPU.
(KR-LR)
