Jogja (Antara Jogja) - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan tidak ada kasus pidana pemilu selama kampanye terbuka hingga masa tenang di daerah ini.
"Kami tidak menemukan adanya pelanggaran yang bisa dikategorikan sebagai pidana pemilu," kata Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Keamanan Negara Ditreskrimum Polda DIY AKBP Juhandani Rahardjo Puro di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, sejak kampanye terbuka dari 16 Maret hingga 5 April 2014, Polda menerima berkas laporan pelanggaran oleh Bawaslu DIY melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), khususnya yang paling mendominasi yakni politik uang.
Namun, laporan itu belum memenuhi syarat bukti dan saksi untuk dinyatakan sebagai tindakan pidana.
"Kami dengan laporan Bawaslu memang sepakat, tapi oleh siapa kepada siapa, bukti dan saksi yang disajikan sangat lemah," katanya.
Menurut Juhandani, seharusnya dalam laporannya, Bawaslu sudah harus menyajikan laporan yang memenuhi unsur pidana, sebab dalam penyidikan kepolisian hanya dierikan waktu 14 hari.
"Mau tidak mau laporan harus sudah lengkap. Kadang kami akan nyatakan itu tindak pidana, namun tidak memenuhi unsur yang ada atau tidak ada buktinya," katanya.
Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib mengakui penindakan terhadap pelanggaran yang terindikasi pidana pemilu selama masa kampanye terbuka selalu terhenti di Sentra Gakkumdu.
"Banyak dari kami (Bawaslu) yang sudah patah arang, di mana banyak kasus yang sudah kami yakini (terindikasi pidana pemilu), ternyata lagi-lagi mentok di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)," kata Najib.
Najib mengatakan dalam menerjemahkan suatu pelanggaran, Bawaslu, Kejati serta Polda belum tentu satu suara. Hal itu menjadi salah satu bagian yang sering menghambat proses penindakan.
"Gakkumdu tidak mau menerima rekomendasi dari kami karena dinilai tidak cukup saksi dan barang bukti," katanya.
(KR-LQH)
Berita Lainnya
Kemenkumhan DIY melayani pembuatan paspor jemput bola di UII
Rabu, 1 Mei 2024 0:39 Wib
Gubernur DIY tegaskan danais bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan
Selasa, 30 April 2024 19:03 Wib
Kemenkumham DIY menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis gerabah Kasongan
Selasa, 30 April 2024 18:02 Wib
Penyidik Kejati DIY geledah Kantor PT Taru Martani terkait dugaan korupsi
Selasa, 30 April 2024 13:10 Wib
Kemenkumham DIY mengingatkan pelaku ekraf tidak terlambat daftarkan HKI
Senin, 29 April 2024 16:41 Wib
Kemenkumham Yogyakarta : Dua WNA manfaatkan "golden visa"
Senin, 29 April 2024 14:59 Wib
Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60, Kemenkumham DIY pastikan kinerja semakin berdampak
Minggu, 28 April 2024 17:09 Wib
Disbud DIY menggelar gala premiere lima film karya sineas lokal
Jumat, 26 April 2024 23:45 Wib