Jogja (Antara Jogja) - Politisi yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah benar-benar telah mengalami disorientasi, yang secara sistematis memblokade hak rakyat dalam memilih pemimpinnya, kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sujito.
"Itu berarti mereka kehilangan nalar dalam membangun demokrasi. Merekalah yang bertanggung jawab atas ancaman kematian demokrasi," kata Arie di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, pilkada oleh DPRD akan melahirkan elitisasi prosedur demokrasi, akses rakyat dalam partisipasi kekuasaan pada genggaman politisi parpol.
Semestinya, kata Arie, partai politik (parpol) mengoreksi diri, membenahi fungsi representasinya, serta makin membumikan demokrasi dengan membuka akses sebesar-besarnya pada rakyat.
"Risiko pilkada oleh DPRD begitu besar, yakni membatasi akses rakyat berpartisipasi dan mengontrol kekuasaan. Pilkada akan diwarnai transaksional kekuasaan antara politisi di parlemen dengan kandidat tanpa bisa diawasi rakyat," katanya.
Selain itu, menurut Arie, pilkada oleh DPRD akan menyuburkan praktik korupsi. "Dampaknya, DPRD dan kepala daerah akan memanfaatkan APBD untuk ajang berburu rente," kata dia.
Ia menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata berpura-pura mendukung pilkada langsung, namun kenyataannya hanya pencitraan semata.
Menurut Arie, pada masa akhir jabatan SBY sebagai presiden justru ditandai dengan "monumen" buruk yaitu membunuh demokrasi lokal.
"Koalisi Merah Putih menunjukkan sikap pragmatis dengan hanya berpikir untuk kepentingan kelompoknya, dan tidak memperhatikan suara rakyat," katanya.
Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD, setelah diputuskan melalui mekanisme voting.
(KR-STR)
Berita Lainnya
Politisi PDIP rembuk pertemuan Megawati-Prabowo Subianto
Selasa, 9 April 2024 2:31 Wib
95 persen politisi sudah "move on" dari Pemilu 2024
Jumat, 29 Maret 2024 0:58 Wib
JK tak etis wakili Golkar bertemu Megawati, beber politisi Golkar
Jumat, 1 Maret 2024 3:18 Wib
Politisi bersih harus diiringi ketegasan partai, kata PSI
Senin, 20 November 2023 0:43 Wib
Mahfud MD memastikan tidak ada kriminalisasi politik di Indonesia
Jumat, 6 Oktober 2023 19:24 Wib
Masuk tahap penyelidikan, kasus KDRT politikus PKS
Sabtu, 27 Mei 2023 16:37 Wib
Politisi PDIP: Ganjar harus dekat rakyat untuk jaga elektabilitas
Rabu, 17 Mei 2023 12:09 Wib
Sistem proporsional tertutup ditolak politisi milenial
Sabtu, 14 Januari 2023 4:20 Wib