Pimpinan DPRD Gunung Kidul didesak bentuk alkap

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemimpin dewan segera menyelenggarakann rapat pembentukan alat kelengkapan.

Ketua Fraksi PAN Heri Kriswanto di Gunung Kidul, Rabu, mengatakan apabila alkap terbentuk, bisa membahas berbagai agenda di antaranya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.

Apabila terus mundur, katanya, rakyat yang akan menjadi korban.

Ia mengatakan sesuai dengan tata tertib harus dilakukan rapat paripurna sebelum pembentukan alkap. Oleh sebab itu, beberapa fraksi mendesak untuk segera menggelar rapat paripurna.

"Kami tidak ingin menjadi kambing hitam dalam molornya pembentukan alkap," katanya.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra Purwanto menambahkan seharusnya pemimpin dewan segera mennggelar rapat paripurna, lalu membuat alkap. "Seharusnya secepatnya karena paripurna merupakan pintu masuk pembuatan alkap," kata dia.

Anggota Fraksi PKS Ari Siswanto mengatakan pembentukan alkap menjadi sangat penting agar pembahasan Perubahan APBD 2014 dan APBD 2015 bisa berjalan lancar.

"Alkap dewan diperlukan agar kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan. Tidak perlu dikhawatirkan, akan terjadi perebutan ketua komisi maupun wakil ketua," katanya.

Dia mengatakan alkap diperlukan agar kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan. Tidak perlu dikhawatirkan, akan terjadi perebutan ketua komisi maupun wakil ketua. Pembahasan terkait pimpinan di masing-masing komisi akan berjalan usai pelaksanaan rapat paripurna.

"Fraksi mendesak Ketua DPRD Gunung Kidul menggelar rapat paripurna pada Jumat (10/10)," kata dia.

Dia berharap, Ketua DPRD Suharno segera bertemu dengan pemimpin fraksi-fraksi sehingga segera melaksanakan tapat paripurna.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Gunung Kidul Suharno mengatakan belum akan menggelar rapat paripurna sebelum seluruh fraksi terakomodasi atau asas keadilan disepakati.

Dia mempersilakan fraksi membuat surat desakan. "Saya tidak takut. Apa kewenangan fraksi menyurati untuk mendesak pimpinan dewan menggelar paripurna," katanya.

Dia berharap pengisian alkap sesuai dengan pengisian di periode sebelumnya dengan sistem proporsional. "Memang ini dampak dari politik tingkat pusat sehingga merembet ke daerah. Jangan harap akan menggelar rapat pripurna sebelum keadilan ada," kata dia.

(KR-STR)