Semarang (Antara Jogja) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memandang perlu mereformasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan agar lebih meningkatkan kinerjanya mengingat kondisi daerah perbatasan saat ini sudah memprihatinkan.
"Presiden RI Bapak Joko Widodo sangat perhatian terhadap kondisi perbatasan kita. Beliau ingin mempercepat pembangunan kawasan perbatasan," kata Mendagri melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Jumat malam.
Mendagri menekankan, yang penting struktur organisasi BNPP direformasi, dirampingkan, dan dipangkas birokrasinya, serta mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang kondisinya sekarang ini sudah memprihatinkan dari berbagai aspek.
Kendati demikian, Mendagri yang notabene Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memandang perlu mempertahankan keberadaan BNPP karena sejalan dengan semangat sembilan agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Program Nawacita.
"Keberadaan BNPP dibutuhkan untuk sukses Nawacita, terutama poin ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Mendagri.
Apabila bubar, menurut mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu, akan kontradiktif dengan arah semangat Nawacita.
Sejumlah alasan lain mengapa BNPP perlu dipertahankan dan diperkuat serta direformasi strukturnya atau tidak dibubarkan, kata Tjahjo, antara lain pemerintah harus konsisten melaksanakan amanah Undang-Undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Keberadaan BNPP ini tidak lain untuk mempercepat pembangunan wilayah negara.
"Jadi, pembubaran BNPP akan menjadi perdebatan dan sekaligus tidak menaati undang-undang," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.
Di lain pihak, kata Mendagri, konsisten dengan pergeseran paradigma penanganan perbatasan yang lebih mengedepankan pendekatan "prosperity" (kesejahteraan) seiring dengan pendekatan "security".
Dalam hal ini, ujar Tjahjo, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di garda depan dan dilibatkan penuh dalam pembangunan kawasan perbatasan atau tidak semata pertahanan perbatasan NKRI. Di samping itu, kelestarian lingkungan atau menaati tata ruang.
"Terbentuknya BNPP yang optimal, serius, dan terencana akan menjadi wujud keseriusan pemerintah mengedepankan 'prosperity' masyarakat perbatasan," kata Mendagri.
Hal itu, kata Tjahjo, konsisten dengan upaya pemerintahan Kabinet Kerja untuk memperhatikan pembangunan perbatasan.
Oleh karena itu, menurut dia, perlu diwujudkan dengan upaya mengatasi kelemahan, baik birokrasi maupun optimalisasi yang ada selama ini, yang melekat pada BNPP. Misalnya, terkait dengan aspek manajerial, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan perbatasan, yang tidak terdukung dengan otoritas yang memadai.
Faktor lainnya, kata Mendagri, bersifat tata kerja dan kebijakan yang mudah bisa dipecahkan dengan menyempurnakan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
(D007)
Berita Lainnya
Pemetaan komprehensif perlu dibuat agar kesejahteraan guru Indonesia naik
Jumat, 3 Mei 2024 12:38 Wib
Pendidikan karakter anak Indonesia perlu contoh orang tua-guru
Kamis, 2 Mei 2024 18:26 Wib
Sebelum menikah, pasangan perlu perhatikan hal ini
Senin, 29 April 2024 5:47 Wib
"Paylater" di Indonesia perlu diatur, jangan sampai jadi bumerang
Sabtu, 27 April 2024 7:02 Wib
Tak perlu ada tim transisi pemerintahan, ini pendapat pengamat
Jumat, 26 April 2024 14:12 Wib
Pemerintah perlu mengusut peserta Program PPDS depresi
Jumat, 26 April 2024 6:01 Wib
Penggolongan narkotika ganja cair perlu diuji di laboratorium
Kamis, 25 April 2024 13:13 Wib
Wapres nilai tidak perlu ada tim transisi ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Rabu, 24 April 2024 14:17 Wib