Yogyakarta, (Antara Jogja) - Dewan Pimpinan Daerah PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan menang pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 di tiga kabupaten, yakni Sleman, Bantul dan Gunung Kidul dengan tekad menang tanpa politik uang.
"Tentu saja untuk memperkuat dukungan, kami intensif melakukan partai politik lain dan kekuatan masyarakat. Kemenangan akan kami raih dengan cara yang bermartabat dan terhormat dengan menghargai hak-hak dan kedaulatan rakyat," kata Ketua DPD PDI Perjuangan DI Yogyakarta Bambang Praswanto di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, PDI Perjuangan berjuang bersama rakyat memenangkan pilkada dan akan mempersembahkan kemenangan sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan perwujudan APBD yang pro rakyat, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan rakyat.
Selain itu, melakukan pelayanan publik baik kesehatan, pendidikan maupun layanan dasar lainnya melalui pelayanan prima pemerintah daerah.
"PDI Perjuangan komitmen untuk mewujudkan aparatur birokrasi pemerintahan daerah yang antikorupsi (zero tolerance for corruption) dan berpihak pada kesejahteraan rakyat," katanya.
Selain itu, kata dia, PDIP akan konsolidasi partai secara gotong royong. Ia meyakini bahwa salah satu kunci konsolidasi adalah penegakan disiplin partai.
Salah satu bentuk tindakan disiplin yang diputuskan adalah terkait dengan tindakan pembangkangan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sleman, Sri Muslimatun yang berkomitmen maju berpasangan dengan calon bupati yang melawan PDI Perjuangan.
Secara resmi, DPC PDI Perjuangan Sleman mengajukan permohonan ke DPP untuk melakukan tindakan pemecatan dan pergantian antarwaktu (PAW) sebagai anggota DPRD Sleman.
"Karena itu, sejak saat ini Sri Muslimatun tidak diizinkan mengenakan atribut dan melakukan aktivitas atas nama PDI Perjuangan," kata dia.
Dia mengatakan, PDIP akan mendaftarkan pasangan calon ke KPU untuk Kabupaten Bantul pada hari ini. Selanjutnya, di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul pada Senin (27/7).
"Pilihan Tanggal ini penting, sekaligus untuk memperingati Peristiwa 27 Juli 1996 dimana ada tindakan anti-demokrasi oleh rezim Orde Baru pada 27 Juli 1996 menjadi tonggak perjuangan demokrasi Indonesia. Menjadi tugas kita bersama untuk wujudkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi," kata Bambang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDIP DIY Eko Suwanto mengajak masyarakat mengikuti secara seksama setiap tahapan pemilu, khususnya pemutakhiran daftar pemilih.
Pada prinsipnya, dia mendukung KPU untuk menjamin hak konstitusi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat memilih sesuai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Setiap warga negara yang berhak memilih wajib dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memperoleh undangan memilih. Selain itu, menjaga situasi dan kondisi daerah agar tetap terjaga kerukunan, kedamaian dan ketentraman masyarakat.
"Perbedaan pilihan politik tidak boleh mengoyak persatuan bangsa.Menggunakan hak pilih secara berbudaya dan bermartabat tanpa dipengaruhi politik uang. PDI Perjuangan akan bersama-sama masyarakat melawan politik uang," katanya.***2***
(KR-STR)
Berita Lainnya
Oposisi diperlukan untuk mengontrol kekuasaan, ini kata PDIP
Minggu, 5 Mei 2024 8:17 Wib
PDIP bersama PAN bakal usung Khofifah di Pilkada Jatim 2024
Rabu, 1 Mei 2024 19:56 Wib
PDIP Yogyakarta akan silaturahmi rekam aspirasi rakyat jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 4:44 Wib
PDI Perjuangan Kulon Progo berkomitmen memenangi Pilkada 2024
Minggu, 28 April 2024 22:28 Wib
PDIP buka kerja sama Pilkada 2024 sesuai dinamika politik
Minggu, 28 April 2024 7:00 Wib
Semua parpol menerima penetapan KPU RI, tak termasuk yang gugat ke PTUN
Sabtu, 27 April 2024 5:22 Wib
Ketum PDIP Megawati minta kader disiplin dan jujur
Jumat, 26 April 2024 19:43 Wib
Megawati pimpin konsolidasi PDIP menghadapi Pilkada 2024
Jumat, 26 April 2024 19:40 Wib