"Dalam pola pikir yang berbasis budaya bahari tidak ada konsep menindas, atau mendikotomikan mayoritas dan minoritas," kata Sultan dalam seminar "Kebudayaan dalam Politik: Kritik terhadap Demokrasi" di Gedung Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH) Univertsitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.
Menurut Sultan, budaya bahari bukan hanya mencerminkan pada aspek pembangunan ekonomi yang berbasis pada laut. Melalui budaya bahari seperti halnya yang diterapkan pada masa Kerajaan Majapahit itu, konsep pemerintahan dapat dilaksanakan secara egaliter yang mampu menyatukan berbagai macam suku, ras, dan etnik.
"Sebaliknya, dalam budaya masyarakat berbasis kontinental (daratan) akan lebih berorientasi pada kekuasaan bukan egaliter," kata Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu.
Sultan mengatakan, di masa lalu konsep budaya baharilah yang sesungguhnya telah mengilhami munculnya prinsip luhur seperti Pancasila, Sumpah Pemuda, serta Bhineka Tunggal Ika. Di mana konsep itu merupakan intisari dari buku Negara Kertagama pada zaman Majapahit.
Melalui ketiga prinsip dasar itu, seluruh masyarakat dari berbagai etnik dapat dirangkum dalam satu kesatuan bangsa yang dilindungi secara konstitusi.
Senada dengan itu, budayawan, Radar Panca Dahana berpendapat tingkat kesempurnaan manusia ialah ketika dirinya tidak lagi mempersoalkan suku, ras, dan agama.
"Tingkatan itu hanya dapat tercapai melalui "adab" (kebudayaan) yang bernama bahari," kata dia.
Menurut Radar, apabila konsep kebudayaan bahari dapat diterapkan secara menyeluruh, maka dalam aspek politik, secara otomatis akan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
"Dengan demikian, politik tidak lagi dikontaminasi oleh sesuatu yang bersifat biologis dan material semata," kata dia.
Hanya saja, menurut dia, saat ini masyarakat Indonesia cenderung terjebak dalam budaya kontinental atau daratan, sehingga konsep politik yang dianut lebih banyak mencerminkan politik pragmatis. "Politiknya menang-menangan," kata dia.***1***
(L007)
