"Sekarang baru kami usulkan ke Tim Penilai Akhir (TPA) terkait siapa yang akan disepakati menjadi direktur jenderal (dirjen), jadi sekarang pejabatanya belum ada," kata Menteri Khofifah di sela-sela acara "Pembahasan Hasil Penelitian Konsep dan Indikator Kemiskinan" di Yogyakarta, Jumat.
Meski belum memiliki dirjen, Khofifah mengatakan, Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk Ditjen Penanganan Fakir Miskin.
"Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) sudah turun, dan Peraturan Menteri Sosial juga sudah keluar," kata dia.
Khofifah berharap setelah strutur organisasi dari institusi baru tersebut telah lengkap terbentuk, maka seluruh tugas utama Kemensos yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin akan lebih signifikan ditangani.
Dengan adanya institusi khusus yang menangani persoalan kemiskinan tersebut, menurut Khofifah persoalan kemiskinan dapat ditangani secara trintegrasi dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain sehingga dalam kurun lima tahun persoalan kemiskinan tersebut ditargetkan selesai.
Melalui acara Pembahasan Hasil Penelitian Konsep dan Indikator Kemiskinan tersebut, Mensos berharap akan memperoleh masukan mengenai program implementatif terkait pengentasan kemiskinan bagi Ditjen Penanganan Fakir Miskin.
"Pertemuan ini akan menjadi bagian dari penyiapan program secara sistemik implementatif untuk Ditjen baru nanti," tuturnya.
Ia mengemukakan sesuai hasil survei dari Bank Dunia pada periode 2010-2014 indeks kesenjangan masyarakat atau gini ratio Indonesia ada pada angka 0,48. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pada akhir 2016 ditargetkan turun kembali menjadi 0,39.
"Sementara pada akhir periode pemerintahan ini pada 2019 diharapkan (gini ratio) turun menjadi 0,36," tukas Mensos.***4***
(L007)
