Yogyakarta, (Antara Jogja) - Panitia Pengawas Pilkada Kota Yogyakarta akan mengintensifkan pengawasan dan mewaspadai berbagai potensi pelanggaran Pilkada 2017, khususnya pada masa tenang menjelang hari H pemungutan suara.
"Masa tenang ditetapkan selama tiga hari, yaitu mulai Minggu (12/2) hingga Selasa (14/2). Ada beberapa potensi pelanggaran yang dimungkinkan bisa terjadi pada saat tersebut sehingga kami akan terus waspada," kata Komisioner Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Yogyakarta Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Iwan Ferdian di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, kerawanan atau potensi pelanggaran pada masa tenang di antaranya adalah kampanye terselubung dengan menyebarkan brosur atau membagi-bagikan uang termasuk konsolidasi partai yang melibatkan warga.
Oleh karena itu, lanjut Iwan, pihaknya akan meningkatkan intensitas pengawasan dengan meminta semua pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan termasuk pengawas tempat pemungutansuara untuk aktif berkeliling di wilayahnya masing-masing.
"Pengawas tempat pemungutan suara (TPS) tidak hanya bertanggung jawab pada saat pemungutan suara saja tetapi juga kondisi di lingkungan tersebut sebelum pemungutan suara," katanya.
Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk aktif dan berani melaporkan ke Panwas Kota Yogyakarta jika menemui pelanggaran pilkada, seperti politik uang. Pelaporan tentunya disertai dengan bukti yang jelas.
Sebelumnya, Panwas Kota Yogyakarta sudah melakukan pemetaan kerawanan di 794 TPS dan diketahui 54 TPS memiliki potensi kerawanan pada aspek akurasi data pemilih, 51 TPS rawan ketersediaan logistik, 66 TPS rawan politik uang, enam TPS rawan keterlibatan penyelenggaran negara, 199 TPS rawan profesionalitas penyelenggara dan 81 TPS rawan konflik.
"Sebanyak 30 persen TPS memiliki dua aspek kerawanan dan 15 persen memiliki tiga aspek kerawanan," katanya.
Selain itu, Iwan juga mengantisipasi wilayah yang rawan konflik khususnya di daerah basis massa partai politik tertentu. ***2***
(E013)
Pilkada 2017 - Panwas Yogyakarta waspadai pelanggaran pada masa tenang
panwaslu kota yogyakarta (panwaslujogja)
