Pemkab Kulon Progo diminta perbaiki manajemen perparkiran

Kulon Progo (Antara Jogja) - Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat memperbaiki manajemen perparkiran karena selama ini terkesan tidak dikelola dengan baik.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Suharmanto di Kulon Progo, Kamis, mengatakan adanya bandara menjadi momentum membenahi sistem perparkiran supaya lebih bagus dalam memberikan pelayanan umum.

"Saat ini, pendapatan retribusi dari perparkiran sangat rendah, di bawah Rp100 juta per tahun. Hal ini sangat miris, karena potensinya sangat besar," katanya.

Menurut dia, Pemkab Kulon Progo bisa mengadopsi manajemen pengelolaan perparkiran di Kabupaten Purworejo (Jawa Tengah) yang setiap tahunnya mampu menyumbang pendapatan retribusi Rp2 miliar.

Pemerintah setempat membuat UPTD Perparkiran yang secara khusus menangani masalah parkir dari rumah sakit, objek wisata, pasar hingga parkit ditempat umum. Purworejo juga mengangkat tukang parkir sebagai pegawai UPTD Perparkiran.

"Tidak salah, kalau pemkab mengadopsi hal yang positif untuk kemajuan perparkiran di Kulon Progo," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan saat ini, pengelolaan parkir dikelola masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu. Misalnya, parkir objek wisata yang mengelola Dinas Pariwisata, dan parkir di tempat umum dikelola oleh Dinas Perhubungan. Sehingga, pendapatan parkir tidak maksimal, dan saling lempar tanggung jawab kalau ada persoalan parkir dan realisasi retribusi tidak tercapai.

"Parkir itu berkaitan dengan layanan publik, sehingga perlu ada intansi yang bertanggung jawab mengurusi parkir secara khusus," katanya.

KR-STR