KPU petakan pemilih disabilitas pastikan pelayanan sesuai kebutuhan

Bantul (Antaranews Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memetakan pemilih dari kalangan disabilitas sesuai keterbasannya guna memastikan pelayanan sesuai kebutuhan dalam proses pemungutan suara Pemilu 2019.
     
"Kenapa harus ada pendataan dan pemetaan disabilitas itu karena untuk memastikan pelayanan kepada mereka agar saat pemungutan suara bisa sesuai dengan kebutuhan," kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Rabu.
     
Menurut dia, berdasarkan hasil pendataan oleh KPU Bantul, ada sekitar 1.900 pemilih disabilitas dari daftar pemilih tetap (DPT) Bantul. Pendataan itu juga merupakan amanat undang-undang dalam rangka melindungi hak pilih disabilitas pada Pemilu 2019.
     
"Dan (setelah didata) harus diberi kode seperti tuna daksa itu (kode) apa, tuna netra dan tuna rungu itu apa, itu bagian melindungi hak konstitusi disabilitas sesuai dengan asas kita yaitu aksesibilitas disabilitas," katanya.
     
"Kami juga selalu mengingatkan kepada teman-teman panitia pemilihan tingkat kecamatan dan desa (PPK/PPS) sampai KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) di TPS agar proses pelayanan terhadap difabel disesuaikan dengan kebutuhan mereka," katanya.
     
Ia menjelaskan, salah satu masukan terkait pelayanan kepada pemilih disabilitas  dan bahkan menjadi evaluasi dalam pelaksanaan Pemilu 2014 adalah terkait kelayakan TPS untuk tuna daksa, sehingga pada Pemilu 2019 harus sudah diantisipasi.
     
"Yang menjadi evaluasi di Pemilu 2014 itu karena ada keluhan tuna daksa bahwa kotak untuk memasukan surat suara terlalu tinggi. Proses-proses pemetaan disabilitas ini dalam rangka memastikan pelayanan yang sesuai kebutuhan mereka," katanya. 
     
Terkait dengan pemetaan disabilitas di Bantul, menurut dia, KPU juga bekerja sama dengan organisasi disabilitas seperti Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Bantul untuk memudahkan pemetaan. 
   
 "Kami kerja sama dengan PPDI, Pertuni, kalau secara akumulatif jumlah disabilitas di Bantul ada sekitar 4.000 orang, tapi itu sejak dari usia anak-anak sampai tua, sedangkan 1.900an disabilitas yang kita riliis itu yang sudah punya hak pilih," katanya.