Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyiapkan program peningkatan kualitas kesehatan yang diharapkan bisa diimplementasikan pada 2020, yaitu program 8.000 hari pertama kehidupan untuk memantau kondisi kesehatan warga sejak dalam kandungan hingga berusia 21 tahun.
“Jika biasanya program pemantauan kesehatan hanya dilakukan untuk 1.000 hari pertama, maka di Yogyakarta ditingkatkan menjadi 8.000 hari pertama kehidupan,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tri Mardaya di Yogyakarta, Selasa.
Dengan demikian, Tri mengatakan, pemantauan kondisi kesehatan bisa dilakukan secara terus-menerus sejak dari kandungan, saat dilahirkan, balita, anak-anak, remaja hingga saat mereka menginjak usia matang untuk reproduksi.
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta akan menyiapkan indikator terkait pemantauan kesehatan selama 8.000 hari pertama kehidupan, yang dimulai dengan melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil hingga menyusui.
Kondisi bayi yang dilahirkan pun akan dipantau, seperti berat badan, panjang lahir, lingkar kepala, hingga imunisasi yang sudah diperoleh.
“Kondisi kesehatan dipantau menggunakan indikator kesehatan yang sudah jamak digunakan. Bisa menggunakan standar dari WHO atau standar nasional kesehatan,” katanya.
Seluruh data kesehatan tersebut kemudian akan dirangkum sebagai data tiap penduduk yang masuk dalam sistem informasi kesehatan berbasis nomor induk kependudukan (NIK).
"Nantinya, kami akan upayakan agar sistem tersebut bisa diakses melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Warga tinggal memasukkan NIK dan bisa mengetahui status kesehatannya,” katanya.
Harapannya, lanjut Tri, berbagai permasalahan kesehatan yang masih menjadi pekerjaan rumah seperti kasus kematian ibu, kematian bayi, stunting atau kerdil, gizi buruk, gizi berlebih, hingga penyakit lainnya bisa diantisipasi sejak dini.
“Dengan demikian, kondisi kesehatan warga Kota Yogyakarta benar-benar dapat dipantau secara terus menerus sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan produktif untuk mendukung pembangunan di Kota Yogyakarta bahkan memiliki peran di tingkat nasional atau lebih tinggi lagi,” kata Tri.
Hanya saja, lanjut Tri, upaya peningkatan kesehatan tersebut tidak bisa jika hanya dilakukan oleh Dinas Keseahtan saja tetapi harus mendapat dukungan dari organisasi perangkat daerah lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Sosial hingga dukungan dari masyarakat itu sendiri.
“Hasil dari upaya peningkatan kesehatan ini tidak akan bisa dilihat dalam waktu dekat. Mungkin baru bisa terlihat dalam kurun waktu lima tahun mendatang,” katanya.
