BPS Yogyakarta menyiapkan lebih dari 400 petugas untuk Sensus Penduduk 2020

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta menyiapkan lebih dari 400 petugas akan diterjunkan ke masyarakat melakukan Sensus Penduduk 2020 yang akan dilakukan sepanjang September.

“Karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kami pun memastikan bahwa seluruh petugas akan dilengkapi dengan alat pelindung diri saat melakukan tugasnya,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta Harjana di Yogyakarta, Senin.

Selain menggunakan alat pelindung diri, seluruh petugas yang akan melakukan sensus penduduk secara langsung di masyarakat juga sudah menjalani rapid test pada akhir Agustus.

Sebelum melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah warga, petugas sensus penduduk akan terlebih dulu menghubungi ketua atau pengurus RT di wilayah yang menjadi tanggung jawab tugasnya.

“Selain melapor, petugas juga akan melakukan pengecekan daftar penduduk. Setelah semuanya lengkap, maka petugas baru melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk proses sensus,” katanya.

Harjana berharap, masyarakat yang dikunjungi memberikan jawaban yang sebenar-benarnya sehingga hasil sensus penduduk pun valid.

Sebelumnya, kata dia, BP juga sudah melakukan sensus penduduk secara daring. Partisipasi warga Kota Yogyakarta untuk sensus penduduk daring merupakan yang tertinggi di DIY, yaitu mencapai sekitar 27 persen dari populasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan sensus penduduk merupakan kebijakan yang strategis karena akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi masyarakat di Kota Yogyakarta.

“Oleh karenanya, akurasi dari hasil sensus ini sangat penting. Harapannya, sensus menghasilkan data yang valid karena data tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi pembuat kebijakan dalam perencanaan pembangunan,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Aman, perencanaan pembangunan tidak lagi didasarkan pada asumsi-asumsi atau penghitungan trend, tetapi kondisi nyata di masyarakat.

Aman menambahkan, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama sekitar enam bulan memberikan banyak pengaruh terhadap hampir semua aspek kehidupan di masyarakat, termasuk kondisi kemiskinan.

“Kami memperkirakan, angka kemiskinan di Yogyakarta mengalami kenaikan. Pada 2021, angka kemiskinan diproyeksi naik menjadi sekitar 10 persen dari sebelumnya 6,9 persen,” katanya.

Peningkatan angka kemiskinan tersebut, lanjut Aman, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan berbagai upaya afirmasi dari sisi politik anggaran.

“Tentunya, kami membutuhkan penghitungan yang tepat terhadap kebutuhan anggaran untuk afirmasi ini. Apalagi, kemampuan fiskal pemerintah juga terbatas,” katanya.