Gunung Kidul tunggu kepastian pembangunan Taman Safari Panggang

Gunung Kidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunggu kepastian realisasi pembangunan Taman Safari Panggang dari investor karena hingga saat ini masih sebatas pengurusan izin pembangunan taman tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Gunung Kidul Irawan Jatmiko di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan sesuai dengan perencanaan awal, lokasi yang akan dibangun sebagai Taman Safari seluas 50 hektare yang meliputi lahan di Kalurahan Girisekar dan Girisuko di Kapanewon/Kecamatan Panggang.

"Kabar terakhir sedang mengurus pertimbangan teknis ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk penyelesaian izin kami tunggu dan akan memfasilitasi sesuai dengan prosedur yang ada,” kata Irawan.

Ia mengatakan berdasarkan data proses perizinan yang masuk di DPMPT, semua perizinan harus dilengkapi sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karenanya, ia meminta kepada investor segera merampungkannya agar pembangunan bisa direalisasikan.

Pemkab sangat serius mendukung rencana pembangunan Taman Safari Panggang. Bukti dukungan ini, DPMPT sudah mengeluarkan rekomendasi tata ruang. Hanya saja, untuk pembangunan masih butuh proses panjang karena harus mengurus berbagai izin mulai dari pertimbangan teknis di BPN, izin lokasi hingga kebutuhan Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan (Amdal) di sekitar lokasi.

"Sekarang masih dalam proses mengurus izin lainnya,” kata Irawan.

Irawan mengatakan berdasarkan konsep pengembangan yang diajukan investor, Taman Safari Panggang dirancang berbeda dengan Taman Safari lain di Bogor atau Pasuruan. Taman Safari Panggang tidak hanya menyajikan wahana kebun binatang, melainkan juga memadukan kesenian adat dan budaya yang dimiliki.

"Jadi tidak hanya menyajikan kebun binatang, tapi juga ada atraksi seni budaya,” katanya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Kundha Niti Mandala Sastra Tata Sasana Gunung Kidul Winaryo mengatakan untuk pembangunan Taman Safari di Kapanewon Panggang sudah menyelesaikan berkaitan dengan masalah tata ruang.

"Kami sudah mengeluarkan rekomendasi tata ruang di akhir April lalu. Tugas kami sebatas memfasilitasi hingga rekomendasi tata ruang keluar,” katanya.