DPRD Kulon Progo berharap RTRW DIY segera tuntas agar tidak hambat investasi

id Kulon Progo,investasi,Bandara Internasional Yogyakarta,RTRW

DPRD Kulon Progo berharap RTRW DIY segera tuntas agar tidak hambat investasi

Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo sebagai triger masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Upiya Al Hasan mengharapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY dan perubahan RTRW tingkat kabupaten segera rampung sehingga tidak menghambat masuknya investasi ke wilayah ini.

Upiya Al Hasan di Kulon Progo, Kamis, mengatakan saat ini rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang kawasan Bandara Internasional Yogyakarta menunggu penyelesaian RTRW DIY dan RTRW kabupaten.

"Belum adanya RDTR dan tata ruang kawasan bandara akan berakibat terhadap investasi yang masuk ke Kulon Progo," kata Upiya.

Ia berharap investasi yang masuk ini membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) atau bersifat padat karya, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.

"Saat ini, banyak investor yang akan masuk masih gamang karena belum ada kejelasan RDTR wilayah. Di sisi lain, Kulon Progo yang wilayahnya kecil sangat tergantung pada investasi, terutama investasi di wilayah selatan," katanya.

Upiya mengatakan keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta tidak boleh membuat lengah, dan mengabaikan potensi masuknya investasi di wilayah ini. Perlu ada langkah khusus atau gerakan khusus untuk mendongkrak investasi masuk dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta. Bisa dilihat banyak investor memilih ke Kabupaten Bantul dan Purworejo (Jawa Tengah).

"Kalau kita tidak mempercepat pembuatan regulasi, Kulon Progo akan tertinggal," katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional ini menilai Pemkab Kulon Progo belum optimal menangkap peluang investasi dengan alasan terganjal belum selesainya RTRW DIY, sehingga adanya megaproyek di Kulon Progo ini, dampaknya belum signifikan dirasakan masyarakat atau mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

"Mulai sekarang, kami berharap Pemkab Kulon Progo merespons dengan cepat, baik regulasi, kebijakannya dan kesiapan SDM dalam menangkap peluang megaproyek di Kulon Progo," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kulon Progo Agung Kurniawan mengatakan minat investasi di Kulon Progo selama pandemi ini menurun drastis. "Beberapa investor menunda kedatangan untuk studi kelayakan," katanya.