Dispar Kulon Progo mewaspadai penularan COVID-19 di objek wisata

id COVID-19,protokol kesehatan,Kulon Progo

Dispar Kulon Progo mewaspadai penularan COVID-19 di objek wisata

Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo mengunjungi salah satu desa wisata di Kota Batu, Jawa Timur, untuk belajar pelaksanaan PeduliLindungi dan penumbuhan sektor pariwisata pada masa pandemi COVID-19. (ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan COVID-19 di objek wisata dengan meningkatkan protokol kesehatan secara ketat.

Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Joko Mursito di Kulon Progo, Senin, mengatakan sejak pertengahan Oktober, Dispar Kulon Progo telah melakukan uji coba pembukaan objek wisata dan hingga saat ini berjalan lancar.

"Kami terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol pencegahan penularan COVID-19 di 31 objek wisata yang sudah diberikan izin untuk membuka layanannya secara terbatas," katanya.

Ia mengatakan upaya penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 juga melihat kondisi di lain daerah selain Kulon Progo. Jawatannya juga melihat penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 di kota Batu, Jawa Timur.

"Kami terus mengawasi jalannya protokol pencegahan penularan COVID-19 di objek wisata yang sudah diberikan izin untuk buka. Upaya lain yang kita lakukan adalah dengan melihat penerapan protokol COVID-19 di kota Batu, Jawa Timur. Termasuk penerapan aplikasi peduli lindungi yang kami nilai telah berjalan cukup efektif di Kota Batu," katanya.

Aplikasi PpeduliLindungi yang diterapkan oleh pengelola objek wisata di kota Batu dinilai oleh Joko sudah cukup baik diterapkan. Bahkan, Dinas Pariwisata Kota Batu mengklaim jika tidak ada blank spot di wilayahnya. Sehingga, penerapan aplikasi peduli lindungi bisa terlaksana tanpa kendala.

"Berulang kali saya sampaikan kalau di Kulon Progo itu kita masih terkendala soal jaringan internet atau sinyal di wilayah tertentu. Sementara ini, bagi pengelola wisata yang belum bisa menerapkan aplikasi PeduliLindungi kita minta untuk mensyaratkan wisatawan untuk menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulon Progo Rudiyatno mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah berupaya menggandeng perusahaan provider untuk mengatasi permasalahan blankspot di Kulon Progo. Tak sebatas hanya menjalin komunikasi, upaya kerja sama itu juga diwujudkan dengan membeli paket pelayanan internet agar bisa disediakan di wilayah yang masih susah sinyal.

Diakui Rudiyatno, permasalahan susah sinyal di Kulon Progo memang cukup menjadi perhatian oleh pihaknya. Sebab, dengan perkembangan teknologi saat ini, akses internet atau sinyal sudah seperti menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat.

Terlebih lagi, dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang tentu banyak hal yang membutuhkan akses internet. Salah satunya, penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk masuk ke destinasi wisata serta pembelajaran daring bagi siswa sekolah.

"Untuk saat ini ada beberapa operator yang telah kami hubungi. Kami lakukan pengadaan berkaitan dengan bandwidth dan jaringan-jaringan di wilayah blank spot. Sehingga kami tidak hanya semata-mata memohon, namun juga membeli produk-produk pelayanan internet mereka," katanya.

Rudiyatno juga bergarap COVID-19 segera berakhir, sehingga perekonomian segera pulih kembali. Melalui sektor pariwisata ini, diharapkan perekonomian masyarakat bisa bangkit.

"Kami mendukung sektor pariwisata di Kulon Progo segera bangkit, khususnya desa-desa wisata yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arief As Sidiq mengatakan jawatannya mengakomodir 19 desa wisata yang ada di kota Batu. Selain pengelola desa wisata, jawatannya juga berupaya untuk mewadahi asosiasi pengelola wisata.

"Untuk mengakomodasi pelaku wisata di kota Batu, kami sediakan Batu Tourism Mall atau disingkat BTM. BTM diperuntukkan untuk mempermudah kegiatan-kegiatan kepariwisataan baik pengelola desa wisata maupun asosiasi," katanya.