Satgas imbau masyarakat tetap jalankan prokes ketat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sonny Harry B Harmadi mengimbau masyarakat tetap taat menjalankan protokol kesehatan (prokes) ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 gelombang ketiga.

"Masyarakat diminta mematuhi anjuran yang telah sering disampaikan, seperti disiplin prokes, bijak bermobilitas, dan melakukan vaksinasi," kata Sonny Harry dalam acara dialog Forum merdeka Barat bertajuk "Tahan Diri Libur Akhir Tahun" secara virtual, Jumat.

Hal itu, menurut dia, harus dibarengi dengan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi yang banyak digunakan oleh institusi. "Kedisiplinan pakai aplikasi ini harus ditingkatkan," katanya.

Untuk mencegah lonjakan kasus akhir tahun, Sonny menegaskan pemerintah tidak pernah kendur dalam menerapkan kebijakan 3T (testing, tracing, treatment), meski saat ini laju penularan COVID-19 di Tanah Air melandai.

"Tentu kami tidak kendur ya. Pemerintah dalam hal testing tidak pernah kendur. Jadi kita sudah belajar dari banyak negara, ketika kasus itu sudah landai lalu kemudian mereka menurunkan kapasitas testing-nya ternyata terjadi lonjakan lagi. Jadi dalam hal testing, deteksi itu terus dilakukan dengan cukup baik," katanya.

Kemudian, kata dia, pemerintah juga terus mendorong dan mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Satgas Penanganan COVID-19 pun mendorong percepatan vaksinasi, terutama untuk lansia dan anak-anak, supaya meminimalisir risiko kematian atau sakit parah akibat terinfeksi COVID-19.

Peran pemda, ujarnya, juga tidak kalah penting untuk mengawasi kegiatan masyarakat dan mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan.

"Dengan adanya PPKM leveling ini kan sebetulnya semua daerah tahu di level 1 apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Di level 2 juga apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Juga yang sangat mengetahui bagaimana respons masyarakat dengan pelonggaran aktivitas tadi adalah pemda," katanya.

Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca-Bencana Nelwan Harahap menyampaikan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, antara lain memangkas cuti bersama yang diharapkan dapat mengurangi pergerakan masyarakat untuk memanfaatkan libur akhir tahun. Pemerintah juga membuat kebijakan larangan cuti di momen akhir tahun untuk menunda niat masyarakat bepergian.   

"Hal yang menjadi kata kunci adalah konsisten dengan prokes, peningkatan cakupan vaksinasi untuk semua kelompok umur guna menekan laju perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Untuk itu, sosialisasi harus terus digencarkan dengan menjangkau komunitas-komunitas agar lebih efektif," katanya.

Nelwan juga mengingatkan dan mendorong masyarakat menjaga kedisiplinan dan kesadaran di tingkat individu dalam menjaga prokes.

"Kita meminta seluruh warga menunda sedikit kesenangan untuk kemashalatan yang lebih panjang. Ini akan jadi semangat kita semua," katanya.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengatakan apabila pengendalian wabah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang tepat, maka pengendalian akan berlangsung sistematis dan panjang.

Masdalina mengapresiasi pemerintah dalam mengambil keputusan untuk meniadakan cuti maupun libur akhir tahun. “Kita sementara waktu ini harus berhati-hati. Jangan dulu berlibur dalam satu waktu, jangan menumpuk di Nataru," katanya.

"Bagi institusi untuk sementara sebaiknya tidak memberikan libur atau cuti bagi karyawannya. Insya Allah hal ini akan membantu mengurangi kerumunan  warga saat liburan," kata Masdalina.

Dokter umum yang juga Influencer Kesehatan Tirta  Mandira  Hudhi mengatakan  perlunya  pengawasan  pergerakan  dari  luar  ke  dalam  negeri guna mewaspadai masuknya subvarian Delta  AY.4.2.

"Mereka yang baru sampai ke Indonesia dari luar negeri wajib karantina, kalau perlu masa karantina diperpanjang. Sedangkan di dalam negeri fokus pada penekanan mobilisasi warga," ujarnya.