DPRD DIY sampaikan tuntutan demo BBM ke pemerintah pusat

id demo BBM DIY,unjuk rasa DPRD DIY,demo DPRD DIY

DPRD DIY sampaikan tuntutan demo BBM ke pemerintah pusat

Puluh buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di halaman DPRD DIY, Yogyakarta, Rabu (ANTARA/Luqman Hakim)

Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Huda Tri Yudiana berjanji menyampaikan tuntutan para buruh yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ke pemerintah pusat.

Janji tersebut disampaikan Huda kepada puluhan buruh seusai mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di halaman DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Rabu.

"Ini kami akan teruskan. Setiap aspirasi yang masuk di DPRD DIY diupayakan pada hari yang sama diteruskan kepada yang berkepentingan melalui Sekretaris Dewan (DPRD DIY)," kata Huda.

Menurut Huda, tuntutan yang disampaikan para buruh seluruhnya menggambarkan kesulitan yang mereka hadapi secara ekonomi ditambah dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

"Mereka hanya menyuarakan kesulitan yang dihadapi saat ini ditambah dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Mereka minta itu dibatalkan, mereka minta upah naik, dan mereka minta terjamin BPJS Ketenagakerjaan dengan baik. Kami mendukung itu dan akan meneruskan kepada pemerintah pusat," kata dia.

Puluhan pengunjuk rasa berasal dari berbagai organisasi buruh itu tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY.

Setelah menggelar unjuk rasa secara tertib, MPBI DIY kemudian beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Huda Tri Yudiana.

Koordinator MPBI DIY Irsyad Ade Irawan menuturkan bahwa selain membatalkan kenaikan BBM, Presiden Joko Widodo diminta mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, serta menolak Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

Jika kenaikan BBM tetap berlangsung, menurut Irsyad, para buruh meminta pemerintah segera mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji Rp1 juta per bulan.

"Misalnya, pemerintah enggak sanggup bayar BSU, maka batalkan saja harga BBM dan kami tidak jadi meminta BSU," ujar Ade.

Untuk Pemda DIY, kata dia, para buruh meminta agar penyertaan modal yang akan disuntikkan untuk Bank DIY dialihkan untuk dana jaring pengaman pascakenaikan BBM.

"Pemerintah DIY harus memilih menyelamatkan rakyat daripada menyelamatkan hal yang lain," ujar Ade yang juga Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY ini.