Sleman (ANTARA) - Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyebut keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) menjadi kebutuhan mendesak di daerah itu di tengah beragam masalah perlindungan anak yang saat ini semakin mengkhawatirkan.
"Kehadiran KPAD menjadi kebutuhan mendesak, di mana persentase pelanggaran hak anak semakin hari trennya cenderung meningkat dan kompleks, oleh karena itu KPAD Sleman memiliki urgensi dan manfaat," katanya saat melantik anggota KPAD Sleman di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.
Sebanyak lima anggota KPAD Sleman periode 2022-2025 secara resmi dilantik Bupati Kustini dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyematan pin oleh Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putra.
Ia berharap, dengan pelantikan anggota KPAD Sleman ini ke depan dapat berkolaborasi dengan Pemkab Sleman untuk berkomitmen meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah itu.
"Dengan dilantiknya anggota KPAD ini semoga ke depannya dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Sleman dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sleman," katanya.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putra menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Sleman atas komitmen melaksanakan upaya perlindungan anak melalui adanya KPAD.
Ia berharap, ke depan KPAD Sleman dapat menjalankan roda organisasi serta bekerja dengan amanah dalam menyelenggarakan pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara efektif.
"Kami mengapresiasi atas dilantiknya anggota KPAD Sleman dan berharap ke depan dapat menjalankan roda organisasi serta bekerja dengan amanah dalam menyelenggarakan pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara efektif," katanya.
Ia juga mendukung kolaborasi KPAD Sleman dengan OPD di lingkungan Pemkab Sleman untuk saling memberi masukan yang konstruktif dan inovatif sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Sleman.
