Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto optimistis Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai kekuatan yang akan menunjang perekonomian Indonesia pada masa depan nanti.
Presiden Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, juga memastikan BPI Danantara tetap diluncurkan sesuai jadwal pada tanggal 24 Februari 2025.
"Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita, yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara," kata Presiden saat jumpa pers.
Daya, Presiden melanjutkan, berarti energi atau kekuatan, sementara Anagata berarti masa depan. Dengan demikian, Danantara berarti energi atau kekuatan untuk tanah air atau Nusantara.
"Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita," kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo pertama kali mengumumkan rencananya meluncurkan Danantara saat berbicara pada World Governments Summit tanggal 14 Februari 2025 dan mengatakan Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.
Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut-sebut mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.
Dana-dana yang dikelola oleh Danantara, kata Presiden, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
Sementara itu, Presiden Prabowo saat menghadiri acara partainya pada 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan Danantara.
"Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo.
Baca juga: Wamenkeu yakin dana kelolaan Danantara akan saingi negara maju
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat mempercepat pembiayaan transisi energi di tanah air.
Adapun, pembiayaan transisi energi itu baik untuk program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara ataupun untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Ia menjelaskan caranya yaitu aset PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dikonsolidasikan ke Danantara dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pembiayaan transisi energi.
"Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset yang di luar dari aset PLTU batu bara," ujar Bhima .
Ia melanjutkan bahwa PLN dengan bantuan aset dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya bisa mendapatkan investasi yang sangat besar.
“Dan total kan diharapkan 900 miliar dolar AS aset Danantara. Jadi, ini adalah kunci yang sangat penting untuk bisa mempercepat masuknya dana-dana dari asing untuk bisnis ataupun untuk proyek-proyek yang berkelanjutan," kata Bhima.
Lebih dari itu, Ia menyebut program-program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah dan program terkait dengan ketahanan pangan juga dapat dibiayai dengan mekanisme Danantara.
"Jadi, Danantara menjadi super investment vehicle atau kendaraan investasi yang sangat penting. Dengan berbagai mekanisme investasinya, diharapkan memang bisa mendorong mempercepat realisasi investasi," ujar Bhima.
Dengan demikian, lanjutnya, apabila realisasi investasi sudah banyak masuk melalui Danantara, hal tersebut dapat mendorong serapan tenaga kerja, terutama di sektor formal yang lebih besar lagi.
"Tentunya bisa berkontribusi dalam pengembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi langsung,” ujar Bhima.
Terkait Danantara ini, ia menjelaskan bahwa yang perlu dijaga yaitu terkait dengan tata kelolaannya.
Pertama, ia menyebut Danantara harus menerapkan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) berstandar yang tinggi karena untuk menarik dana investasi asing, terutama dari negara maju.
“Mereka tentu melakukan penyamaan standar dulu. Jadi, ESG menjadi standar penting yang harus dikejar. Jadi, proyek-proyek yang didanai dan ditawarkan kepada investor adalah proyek-proyek yang berkelanjutan, proyek-proyek yang hijau,” ujar Bhima.
Kedua, lanjutnya, terkait dengan tata kelola termasuk penunjukan direksi dari Danantara harus bebas dari kepentingan politik ataupun konflik kepentingan, karena memiliki saham misalnya di industri yang rawan konflik kepentingan.
"Itu yang harus dijaga dan juga harus ada tata kelola dan safe guard untuk melindungi dari praktek korupsi, karena nilai aset Danantara juga sangat besar," ujar Bhima.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Prabowo optimistis Danantara sebagai masa depan Indonesia
