Transaksi kartu kredit pemerintah diproses di dalam negeri

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kedua kanan) bertepuk tangan saat peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/5/2023). Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) meresmikan implementasi interkoneksi pembayaran antara Indonesia dengan Malaysia menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) menyatakan bahwa efisien penciptaan kartu kredit pemerintah (KKP) yang paling penting adalah keseluruhan transaksi diproses di dalam negeri, kemudian ditransparasikan dalam belanja pemerintah.

“Efisien penciptaan kartu kredit akan didapatkan dari biaya 0 persen transaksi tadi, namun yang paling penting adalah keseluruhan transaksi diproses di dalam negeri, kemudian ditransparansi belanja pemerintah,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo RM Manuhutu dalam Taklimat Media Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI 2023) secara virtual, Jakarta, Senin.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Keseluruhan transaksi kartu kredit pemerintah diproses dalam negeri