Bawaslu Kulon Progo berkomitmen perangi politik identitas dan politik uang

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (BawaslU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkomitmen memerangi politik uang dan politik identitas pada Pemilu 2024 karena berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Harlinawati di Kulon Progo, Jumat, mengatakan persoalan utama di Kulon Progo dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah  politik uang dan politik identitas.

"Politik uang dan politik identitas sangat mencolok dan sulit ditindaklanjuti," kata Ria.

Ia mengatakan terkait politik identitas ini cara pandang orang yang satu dengan yang lain berbeda.

Saat ada temuan dari masyarakat, katanya,  Bawaslu tidak langsung bisa memutuskan itu kasus identitas. Bawaslu melakukan kajian terlebih dahulu dan harus mencocokkan dengan pasal-pasalnya.

"Ketika ada politik uang dan politik identitas berdasarkan anggapan masyarakat banyak, tetapi ketika masuk dalam penanganan pelanggaran tidak semudah itu untuk menanganinya," kata dia.

Untuk itu, lanjut Ria, Bawaslu Kulon Progo jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 telah melakukan pencegahan-pencegahan secara optimal.

"Saat ini berupaya meyakinkan masyarakat terkait pelanggaran yang banyak terjadi adalah praktik politik uang. Namun dalam pelaksanaan tidak semudah asumsi masyarakat karena ada regulasi yang harus dilaksanakan," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik dan Ormas Kesbangpol Kulon Progo Mudopati mengatakan politik uang dan politik identitas menjadi tugas bersama untuk mengatasi hal tersebut.

"Harapannya dengan tidak adanya politik uang dan politik identitas melahirkan pemimpin yang berintegritas sehingga mampu memperjuangkan aspirasi dan menyejahterakan masyarakat Kulon Progo," katanya.