Jangan pilih pemimpin gunakan politik identitas

Badung (ANTARA) - Tim Ahli Pokja Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama yang juga Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid meminta anak muda atau pemilih pemula jangan memilih pemimpin yang menonjolkan politik identitas sebagai alat kampanye.

Alissa Wahid menyampaikan hal ini usai mengisi sosialisasi Moderat Sejak Dini di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu, di mana pada kegiatan tersebut hadir 600 orang siswa dari berbagai sekolah dan madrasah dengan beragam agama dan suku berbeda.

“Kalau pemilih pemula perhatikan betul calon pemimpinnya, harus yang punya gagasan untuk memajukan Indonesia, jangan memilih justru calon yang mengedepankan identitas-identitas tertentu, identitas agama atau kesukuan,” kata dia.

“Itu seharusnya tidak boleh, apalagi kalau kemudian menjatuhkan lawan-lawannya dengan menggunakan pesan-pesan identitas,” sambung putri mantan Presiden RI Gus Dur itu.

Hingga setahun menjelang Pemilu Serentak ini, Alissa menilai politik identitas masih samar terlihat, hal ini lantaran transaksi politik belum berakhir termasuk daftar calon tetap bagi legislatif juga belum ditetapkan.



Namun, ini harus diwaspadai belajar dari pilkada Jakarta dan pemilihan presiden terakhir kali kata dia, di mana tepat setelah pemilihan berakhir indeks kerukunan beragama di Indonesia merosot.

“Setelah itu kita harus naikkan lagi dengan susah payah, jadi kita juga memperkirakan tahun ini sentimen-sentimen seperti itu juga akan dipakai. Dulu, setelah masyarakat berantem dengan politik identitas, taunya selesai pemilu semua calon bisa bersatu. Tapi sudah terlanjur banyak sekali sentimen intoleransi, itu yang harus kita cegah,” ujarnya.

Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah sosialisasi yang dilakukan Kementerian Agama bekerja sama dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) saat ini, yaitu kampanye moderat sejak dini.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Alissa Wahid: Jangan pilih pemimpin yang gunakan politik identitas