Yogyakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiagakan relawan desa tangguh bencana menghadapi potensi cuaca ekstrem selama musim hujan di provinsi ini.
Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta, Jumat, mengatakan relawan tersebar di 332 kelurahan atau desa tangguh bencana di lima kabupaten/kota di DIY.
"Masing-masing kelurahan ada 30 orang yang sudah diangkat sebagai relawan forum pengurangan risiko bencana. Ketika ada bencana mereka langsung siap siaga," kata Noviar.
Menurut dia, seluruh relawan di masing-masing desa telah diminta meningkatkan kesiagaan selama musim hujan hingga Februari 2024.
Sesuai perkiraan BMKG, menurut dia, cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai petir serta angin kencang masih berpotensi terjadi selama musim hujan.
Saat muncul cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang di sejumlah wilayah DIY, menurut dia, relawan desa tangguh bencana telah menjalankan perannya sebagai garda terdepan penanganan dampak di wilayah masing-masing.
"Mereka melakukan penanganan pertama. Kemudian baru nanti ditangani kabupaten, setelah itu provinsi," ujar dia.
Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY Lilik Andi Aryanto menyebutkan 332 kelurahan atau desa tangguh bencana di DIY merupakan desa yang berada di zona rawan bencana.
Ratusan desa yang tersebar di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta itu memiliki potensi kerawanan bencana meliputi tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, serta erupsi Gunung Merapi.
Selain warganya diberikan pelatihan, menurut dia, di desa tersebut telah difasilitasi alat-alat seperti angkong, gergaji, serta perlengkapan penanganan dampak bencana lainnya.
"Kalau ada kejadian-kejadian skala kecil harapannya bisa diselesaikan di tingkat desa," kata dia.
Berdasarkan catatan BPBD DIY, cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang yang melanda DIY, pada Rabu (3/1) dan Kamis (4/1), mengakibatkan pohon tumbang, rumah rusak, kerusakan jaringan telekomunikasi dan fasilitas umum lainnya di sejumlah titik wilayah di lima kabupaten/kota.
