Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah menggandeng perusahaan swasta berpartisipasi untuk memperbaiki rumah tidak layak huni milik warga di Solo.
"Ini sumbangan dari teman-teman pengusaha," kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di sela peninjauan rumah tidak layak huni yang sudah tersentuh oleh bantuan dari pihak swasta di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon, Solo, Jateng, Senin.
Ia mengatakan program tersebut sudah dilakukan sejak tahun lalu. Hingga saat ini sudah ada beberapa rumah tidak layak huni yang diperbaiki dengan menggunakan anggaran dari bantuan pihak swasta.
Meski demikian, ia belum dapat mendata berapa banyak unit rumah tidak layak huni yang sudah diperbaiki dengan menggunakan dana bantuan dari perusahaan swasta.
"Banyak, itu kan sudah dari tahun lalu. Ini gabungan dari beberapa pengusaha," katanya.
Disinggung mengenai angka kemiskinan di Kelurahan Mojo yang hingga saat ini masih cukup tinggi, Gibran mengatakan salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
"Iya makanya kami kebut RTLH, kami usahakan secepatnya kami cicil," katanya.
Ia mengatakan untuk pengentasan RTLH ini diintervensi dengan menggunakan dana APBD dan SCR perusahaan swasta.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkot Surakarta gandeng swasta perbaiki rumah tidak layak huni
Berita Lainnya
Produk dekorasi RI raup Rp4,73 miliar di Taiwan
Sabtu, 27 April 2024 10:57 Wib
BTN usulkan skema dana abadi pembiayaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran
Jumat, 26 April 2024 5:48 Wib
3.614 rumah warga rusak dampak erupsi Gunung Ruang, Sulut
Kamis, 25 April 2024 5:58 Wib
350 tenaga kesehatan meninggal dunia di Jalur Gaza sejak 7 Oktober
Selasa, 23 April 2024 20:48 Wib
Waketum NasDem kunjungi rumah Prabowo
Selasa, 23 April 2024 19:37 Wib
Yusril datangi rumah Prabowo laporkan kemenangan di MK
Selasa, 23 April 2024 12:19 Wib
Erupsi Gunung Ruang, Sulut, rusakkan 3.614 rumah-fasilitas publik
Senin, 22 April 2024 18:04 Wib
Erupsi Gunung Ruang, Sulut, rusakkan 498 rumah dan fasilitas publik
Minggu, 21 April 2024 18:37 Wib