Jakarta (ANTARA) - Peneliti Politik Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro mengatakan partai politik yang bertindak sebagai oposisi masih diperlukan dari perspektif demokrasi dan ketatanegaraan.
Menurutnya, partai politik yang memiliki kursi di DPR RI dan berada di luar kabinet pemerintahan bisa bertindak sebagai pengawas atas kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dibentuk oleh eksekutif.
"Kalau melenceng dari haluan negara maka siapa yang mengingatkan?" kata Zuhro saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan bahwa istilah oposisi tak selalu dimaknai dengan kelompok yang tidak setuju dengan pihak yang berkuasa. Oposisi yang dimaksud bisa dimaknai sebagai pihak yang mengoreksi yang memiliki tugas sama mulianya.
Setelah masa Pemilu 2024 selesai, idealnya pihak yang memenangkan ajang politik itu harus dihormati. Untuk itu, menurutnya pihak yang kalah pun perlu berposisi untuk mengimbangi di DPR berdasarkan dengan visi dan misi yang berbeda dengan pihak pemenang.
"Dalam hal ini oposisi, karena DPR Itu harus jadi dewannya rakyat yang merepresentasikan," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Peneliti: Oposisi masih diperlukan dari perspektif demokrasi
Oposisi di Indonesia masih diperlukan, kata peneliti
Peneliti Politik Utama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro dalam kegiatan Sidang Pendapat Rakyat Untuk Keadilan Pemilu di Jakarta, Jumat (18/4/2024). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
