Sleman meluncurkan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan peluncuran Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Kabupaten Sleman 2024 sebagai tindak lanjut Surat Mendagri No.400.5.3/3161/Bangda tentang pelaksanaan kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah.

Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa yang ditandai dengan pemukulan gong di Aula Pangripta Bappeda Sleman, Jumat.

Danang Maharsa yang sekaligus menjadi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sleman mengatakan angka stunting di daerah itu mengalami tren penurunan dari 15 persen menjadi 12,4 persen berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023.

Ia mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yakni OPD kabupaten, kapanewon (kecamatan), kelurahan, penyuluh KB, puskesmas, tim pendamping keluarga (TPK), kader kesehatan, dan masyarakat atas peran serta dalam integrasi penurunan prevalensi stunting.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi dan ke depan kita harus pertahankan angka 12,4 karena angka stunting ini dinamis dan fluktuatif," katanya.

Meskipun tren penurunan ini baik, Pemkab Sleman tetap berkomitmen menekan kasus stunting demi mewujudkan generasi berkualitas dengan berbagai upaya penanganan kelompok berisiko dan rentan tengkes.

Danang mengimbau seluruh jajaran pemangku kepentingan dan masyarakat menyukseskan Gerakan Intervensi Pencegahan Stunting yang dilaksanakan pada Juni 2024.

"Mari kita sukseskan bersama Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting ini dengan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi demi mewujudkan Sleman Zero Stunting," katanya.

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman Muhammad Daroji mengatakan gerakan ini bertujuan meningkatkan cakupan kunjungan sasaran untuk datang ke posyandu dan mendeteksi dini masalah gizi melalui pengukuran antropometri.

"Kemudian dilanjutkan pemberian edukasi pencegahan stunting dan segera melakukan tindakan intervensi pada sasaran bermasalah gizi yang telah diverifikasi oleh tenaga kesehatan di puskesmas," katanya.

Ia mengatakan masa pelaksanaan intervensi serentak yang pendek membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat semua pihak untuk mencapai "output" dan "outcome" yang diharapkan dalam menyongsong era Indonesia Emas 2045.