Kulon Progo (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebut pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah ini bebas dari isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) maupun intoleransi.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kulon Progo Wahib Jamil di Kulon Progo, Selasa, mengapresiasi pelaksanaan Pilkada 2024.
"Kami menilai pelaksanaan Pilkada 2024 di Kulon Progo relatif sangat kondusif," ucap Wahib.
Ia mengatakan pelaksanaan pilkada tidak terjadi konflik SARA maupun intoleransi. Persaingan antar-peserta Pilkada pun dinilai lebih sehat dan kondusif.
Ia juga merasa bahwa situasi pelaksanaan Pilkada 2024 di Kulon Progo kali ini lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya. Masyarakat dianggap lebih dewasa dalam bersikap maupun merespon situasi yang berpotensi memicu konflik.
"Semua elemen masyarakat di Kulon Progo, termasuk organisasi masyarakat (ormas) saat ini sudah memiliki cara pandang yang lebih terbuka," tuturnya.
Wahib pun berharap pada paslon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo terpilih untuk ikut menjaga kerukunan umat beragama di masyarakat. Sekaligus mempertahankan situasi yang kondusif.
Hal ini dikarenakan, religiusitas juga bagian dari pondasi dasar serta visi-misi pemimpin dalam membangun Kulon Progo. Kerukunan tersebut juga menjadi dasar kemajuan pembangunan daerah.
"Kami berharap yang terpilih nantinya tetap bisa menjaga kerukunan tersebut," harap Wahib.
Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana mengatakan pihaknya saat ini tinggal melakukan penetapan paslon terpilih dari Pilkada 2024.
"Namun, kami masih menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai dasar untuk melakukan penetapan paslon terpilih," ucapnya.
