Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan pengobatan kasus demam berdarah guna mengantisipasi lonjakan kasus tersebut karena pada 2024 terjadi lonjakan kasus secara signifikan.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami di Kulon Progo, Senin, mengatakan saat ini terjadi peningkatan kasus dengue yang cukup signifikan, melihat dari pola tren tahunan di Kabupaten Kulon Progo yang sebelumnya menunjukkan pola enam tahunan, namun sejak tahun 2020 terlihat adanya pola dua tahunan dengan peningkatan kasus pada 2022 dan 2024.
Pada 2023 jumlah DB/DBD sebanyak 413 kasus dan naik empat kali lipat ada 2024 sebanyak 1.731 kasus.
"Hal ini seiring dengan situasi nasional yang menunjukkan peningkatan kasus pada periode waktu ini serta adanya pemendekan siklus dari 10 tahunan menjadi pola tiga tahun bahkan kurang. Untuk itu kami melaksanakan deteksi dini dan penatalaksanaan pengobatan kasus demam berdarah," kata Sri Budi Utami.
Ia mengatakan tren kasus dengue secara nasional terjadi peningkatan insiden rate (angka kejadian) namun terdapat penurunan pada case fatality rate (angka kematian).
Di Kabupaten Kulon Progo, lanjutnya, jumlah kasus pada 2024 meningkat empat kali lipat dibandingkan 2023, dan distribusi kasus paling banyak ada di wilayah Kapanewon Lendah, Galur, Wates, dan Sentolo.
"Meskipun begitu di hampir semua kapanewon menunjukkan angka peningkatan kasus juga," katanya.
Sri Budi mengatakan Dinkes Kulon Progo melalukan upaya mulai dari penyelidikan epidemiologi dan penemuan kasus di masyarakat dengan gejala serupa atau demam untuk segera berobat ke fasyankes.
Selanjutnya, dinkes mengoptimalkan gertak, PSN, dan DBD di semua wilayah kerja puskesmas, mlakukan pemantauan jentik berkala di masyarakat, dengan hasil ABJ secara keseluruhan masih kurang dari 95 persen.
"Kami juga mengembangkan perangkap nyamuk untuk mengurangi populasi nyamuk," katanya.
Lebih lanjut, Sri Budi mengatakan dinkes melakukan penanggulangan fokus DBD (fogging) jika diperlukan. Selanjutnya, pemberdayaan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kasus DBD dan segera melakukan pemeriksaan jika mengalami gejala DB.
"Kami juga mengaktifkan Pokjanal DBD di semua kapanewon dan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait upaya-upaya dalam pencegahan dan pengendalian kasus DBD," katanya.
