Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebut pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah ini penuh dinamika, namun secara umum berjalan kondusif dan lancar.
Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan pelanggaran selama Pilkada 2024 lebih banyak bersifat administratif, seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK).
"Selama pilkada ada potensi gesekan dan pelanggaran lain yang bisa terjadi. Namun potensi tersebut berhasil ditekan dan dicegah lewat komunikasi intensif yang dilakukan pengawas dengan peserta Pilkada 2024. Dinamika antarpeserta Pilkada 2024 Kulon Progo sendiri terbilang kondusif," kata Marwanto dalam "Refleksi Publikasi dan Dokumentasi Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo 2024".
Menurut Marwanto, refleksi menjadi bentuk evaluasi terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kulon Progo. Terutama selama pelaksanaan Pilkada 2024.
"Lewat kegiatan ini kami juga ingin ada masukan dari berbagai pihak," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib mengatakan secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 di Kulon Progo berjalan landai dan kondusif.
"Namun kalau dilihat secara mendalam, tetap ada dinamikanya," kata Najib.
Ia mengibaratkan pelaksanaan Pilkada 2024 Kulon Progo seperti angsa yang sedang berenang. Menurutnya, dari atas terlihat tenang, tapi di dalam air beriak karena gerakan kaki angsa.
Najib mencontohkan pelanggaran dalam hal pemasangan APK di Kulon Progo, pelanggaran APK tergolong ringan namun jumlahnya cukup banyak.
"Seperti melanggar tata cara pemasangan hingga adanya dugaan pengrusakan," ujarnya.
Najib juga menilai potensi gesekan saat pilkada lebih besar jika dibandingkan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Namun potensi tersebut berhasil ditekan, termasuk di Kulon Progo.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tak lepas dari kinerja pengawas Bawaslu dari tingkat atas sampai paling bawah.
"Langkah antisipasi dan mitigasi, pelanggaran bisa ditekan. Situasi kondusif sudah menjadi kewajiban pengawas untuk menjaga itu," kata Najib.
