Yogyakarta (ANTARA) - Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta masyarakat mengecek setiap tawaran kerja ke luar negeri dengan mengonfirmasi terlebih dahulu legalitas penyalur ke balai tersebut.
Kepala BP3MI DIY Tonny Chriswanto di Yogyakarta, Kamis, mengatakan banyak persoalan pekerja migran muncul karena berangkat melalui jalur ilegal tanpa keterampilan maupun kontrak yang jelas.
"Rata-rata masalah itu terjadi ketika mereka berangkat ilegal. Tapi kalau mereka berangkat legal, mungkin ada kasus, segala macam, perlindungannya nanti pemerintah paham dan pemberi kerjanya siapa akan mudah kami melacak," ujar dia.
Menurut Tonny, sebagian kasus bermula dari pekerja migran yang sudah bekerja di luar negeri kemudian diminta oleh pemberi kerja mencarikan teman untuk diajak bekerja.
"Kadang prosesnya instan, tidak dibekali keterampilan, lalu dibawa ke sana. Akhirnya di sana terlantar," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Yogyakarta mendukung satu perawat satu kampung
Selain menekankan perlindungan, Tonny menjelaskan program pelatihan calon PMI juga menjadi bagian amanat Presiden Prabowo Subianto setelah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bertransformasi menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Salah satu amanat Presiden adalah menurunkan penempatan non-formal, khususnya pekerja rumah tangga, dan menaikkan program PMI dengan keterampilan atau skill.
"Karena KP2MI belum memiliki lembaga pelatihan sendiri, kami bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) milik provinsi. Peserta tinggal di asrama atau boarding dengan fasilitas gratis, termasuk konsumsi dan uang saku Rp25 ribu per hari," kata Tonny.
Gelombang pertama pelatihan di DIY, kata dia, diikuti 40 calon peserta untuk Spa Terapis, 20 Caregiver, 20 Housekeeping, serta masing-masing 20 calon peserta untuk kelas bahasa Jepang, Korea, dan Mandarin.
Seleksi dilakukan pekan lalu di kantor BP3MI DIY setelah pendaftaran dibuka melalui media sosial BP3MI dan BLK.
Baca juga: Beasiswa kursus hemodialisa untuk perawat penting di Indonesia
"Yang namanya pelatihan gratis itu kadang disepelekan, maka kami pilih skema boarding," katanya.
Tonny menambahkan, peluang kerja ke Jepang saat ini cukup besar, namun syarat utama yang harus dipenuhi adalah kemampuan bahasa.
"Standar minimal mereka itu N4. Jadi kalau bahasa Jepang setara intermediate. Kalau bisa mengejar standar itu, pintunya terbuka lebar," ucap dia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Ariyanto Wibowo memastikan pemerintah daerah bersama BP3MI berkomitmen mengarahkan calon pekerja migran selalu pada jalur legal.
"Harapan kami, dengan pelatihan dan penempatan resmi, pekerja migran asal DIY dapat terserap sekaligus terlindungi," ujar dia.
.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BP3MI DIY minta warga cek setiap tawaran kerja luar negeri
