Legislator minta perbaikan data pemegang kartu Jamkes

Bantul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat melakukan perbaikan data pemegang kartu jaminan kesehatan menyusul adanya ribuan data ganda tersebut.

"Adanya data ganda pemegang kartu jaminan kesehatan ini kan berarti masih ada sistem pendataan yang tidak terkoordinasi dan tidak terintegrasi, makanya ini harus diperbaiki," kata Anggota DPRD Bantul, Amir Syarifuddin, Selasa.

Sebelumnya UPT Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Bantul, telah menghapus sekitar 60 ribu data ganda, karena selain memiliki kartu jamkessos juga mempunyai jamkesmas, data ganda itu diketahui ketika UPT akan mencetak kartu Jamkesda akhir 2013 lalu.

Amir mengatakan, adanya standar data yang berbeda yang digunakan dalam penentuan pemegang jamkes itu menjadi penyebab masih adanya data ganda, padahal sangat dimungkinkan warga Bantul yang berhak namun belum terkaver jamkes.

Pihaknya memang belum dapat memastikan apakah pemegang kartu jamkes itu berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) atau dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

"Makanya kami minta dinas terkait melakukan "cek silang" kembali data-data pemegang jamkes agar program pemerintah itu tidak salah sasaran, apalagi kaitannya data kependudukan ini juga berpengaruh dengan program," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Arsip Bantul, Partini mengatakan, mengakui masih perlu pembenahan sistem pendataan dan pengarsipan, dan mulai pekan ini pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pembinaan tata cara pengarsipan.

"Petugas kami akan terjun langsung memberi contoh tata cara pengarsipan dengan baik, sasaran awal mulai dari desa, baru pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), kemudian SKPD-SKPD," katanya.

Sementara, Kepala UPT Jamkesda Bantul, Suiningsih mengatakan, pihaknya telah menghapus sekitar 60 ribu data ganda karena terdaftar lebih dari satu kartu jamkes saat melakukan verifikasi data tersebut untuk keperluan cetak kartu Jamkesda.

"Sekitar September 2013 kami verifikasi data yang diberikan pemkab sebanyak 144 ribu, dari angka itu ditemukan sekitar 60 ribu data ganda, sehingga kami hapus, kami juga sudah sosialisasikan ke masyarakat," katanya.

(KR-HRI)