Jakarta (Antara Jogja) - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar korban longsor Banjarnegara dapat direlokasi atau dipindahkan ke lokasi lain di mana mereka juga dapat memperoleh tempat tinggal yang layak.
"Bapak Presiden telah memerintahkan agar masyarakat yang terkena bencana yaitu penduduk yang jumlahnya 43 KK di Karangkobar dan 42 KK di Wanayasa, direncanakan untuk direlokasikan," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, BNPB bersama sejumlah pakar seperti dari Universitas Gadjah Mada yang telah turun sejak tiga hari yang lalu, untuk mencari lokasi yang tepat untuk relokasi para warga.
Hal itu dinilai penting karena warga masyarakat juga dinilai enggan meninggalkan tempat tinggalnya yang sekarang ini berada di lokasi rawan longsor.
Ia juga mengemukakan, dana yang diperlukan untuk pembangunan perumahan saja adalah sekitar Rp5 miliar, sedangkan dana untuk infrastruktur termasuk jalan, drainase, tebing sungai, aluran irigasi, dan normalisasi sungai adalah sekitar Rp25 miliar.
Kepala BNPB menuturkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyarankan agar mereka yang kini tinggal di tempat pengungsian bisa menjaga kesinambungan kehidupannya, maka perlu disiapkan program ekonomi produktif.
Syamsul memaparkan, program ekonomi produktif tersebut khusus difokuskan untuk sektor pertanian dan peternakan seperti menyiapkan bantuan stimulus seperti untuk benih padi dan cabe rawit, serta bantuan seperti untuk pakan ternak dan obat-obatan.
Sebagaimana diberitakan, pemerintah juga akan menyiapkan proses relokasi secara menyeluruh dan terintegrasi bagi warga yang menjadi korban tanah longsor di Banjarnegara termasuk lokasi relokasi yang aman dari ancaman longsor.
"Kalau relokasi yang kita siapkan benar-benar aman, jadi bukan relokasi yang pindah dari tempat bencana tetapi aman dari potensi longsor, mungkin tahun lalu, hanya pindah dari tempat bencana ke tempat lain. Yang harus kita siapkan yang lebih permanen harus jauh dari lokasi itu," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (17/12).
Ia menjelaskan relokasi menyeluruh akan meliputan penyiapan lahan dan juga pendidikan kepada masyarakat menyangkut lingkungan.
"Relokasi menyeluruh semuanya, kita siapkan lahan, program penjelasannya, pendidikan untuk peduli lingkungan. Itu program jangka panjangnya seperti itu," kata Ferry.
Untuk saat ini prioritas pemerintah adalah memindahkan warga ke tempat yang aman. Dalam jangka panjang selain memastikan lokasi yang aman juga lokasi yang tidak berpotensi terjadi tanah longsor lagi.
(T.M040)
Berita Lainnya
28 rumah terdampak pergeseran tanah direlokasi
Rabu, 6 Maret 2024 11:38 Wib
Pemilu susulan opsi TPS kena banjir di Demak, Jateng, beber Bawaslu
Senin, 12 Februari 2024 6:03 Wib
CRCS UGM: Relokasi bukan solusi mengatasi konflik kebebasan beragama
Rabu, 10 Januari 2024 21:40 Wib
Pemkab Gunungkidul rehabilitasi dan relokasi rumah warga korban bencana
Kamis, 14 Desember 2023 17:50 Wib
BTPN Syariah relokasi Kantor Cabang Yogyakarta optimalkan layanan pendanaan
Rabu, 4 Oktober 2023 23:03 Wib
Pemda DIY meminta jangan risau soal rekomendasi relokasi di Sumbu Filosofi
Senin, 2 Oktober 2023 18:37 Wib
Warga terdampak Gunung Semeru tempati hunian relokasi
Minggu, 9 Juli 2023 4:23 Wib
Ribuan pedagang Pasar Godean Sleman melakukan prosesi Kirab Boyongan
Sabtu, 10 Juni 2023 19:04 Wib