Asmindo berharap pemerintah sediakan bahan baku murah

Jogja (Asosiasi Jogja) - Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah untuk memfasilitasi penyediaan akses bahan baku kerajinan yang murah sehingga mampu meningkatkan daya saing.

"Kalau pengusaha kerajinan kayu berskala besar mungkin bisa mendapatkan "special treatment" untuk mendapatkan bahan baku kerajinan dengan kondisi dan harga bahan yang sesuai, tapi bagi yang masih kecil-kecil tidak," kata Wakil Ketua Asmindo DIY Endro Wardoyo di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, karena bahan baku murah hanya bisa dinikmati oleh industri besar sehingga para pelaku industri kecil menjadi kalah saing sehingga peluang ekspor DIY sebagian besar juga hanya dimanfaatkan oleh eksportir atau pengusaha mebel kategori menengah ke atas.

Apalagi, lanjut dia, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah juga belum secara signifikan memengaruhi penurunan bahan baku kerajinan.

"Seharusnya dengan akses bahan baku yang lebih murah, diharapkan perajin yang masih tergolong usaha kecil menengah (UKM) dapat turut memanfaatkan peluang ekspor itu," kata dia.

Endro menilai dengan daya saing produk mebel serta kerajinan kayu yang terus meningkat, maka peluang pasar ekspor akan terbuka luas.

Dengan demikian, upaya penyediaan bahan baku kayu yang lebih terjangkau dan berimbas pada daya saing produksi, menurut dia, akan menjadikan target ekspor mebel pada 2015 mampu tercapai.

Untuk lokal DIY, ia menargetkan peningkatan pertumbuhan ekspor mebel pada 2015 akan mampu mencapai 10 persen dibanding 2014. Hal itu, seiring dengan berangsur membaiknya pasar Amerika Serikat.

Menurut dia, pemerintah lebih memiliki peluang besar untuk mencarikan kayu dengan harga lebih murah dan berkualitas baik.

"Kalau kami mencari sendiri ke Perhutani tentu harganya berbeda, bahkan bisa jadi lebih tinggi. Berbeda apabila yang membeli adalah pemerintah," kata dia.

Selain itu, dalam upaya memfasilitasi stok bahan baku kayu bagi pengusaha mebel atau perajin kayu, pemerintah daerah misalnya dapat membangun depot-depot kayu milik pemerintah.

(L007)