Akuntabilitas kinerja Pemkot Yogyakarta dinilai sangat baik

Yogyakarta, (Antara Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta meraih nilai sangat baik untuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dengan nilai BB.

"Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh nilai BB yang artinya sangat baik. Tentunya, kami berterima kasih kepada seluruh pegawai yang sudah bekerja keras dan kompak," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Titik Sulastri usai menerima penghargaan di Yogyakarta, Senin.

Meskipun sudah memperoleh nilai sangat baik, namun Titik mengingatkan bahwa pegawai di lingkungan pemerintah daerah tidak boleh puas tetapi harus tetap meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

"Target ke depan adalah memperoleh nilai A. Kami berkomitmen untuk itu dengan tetap bekerja keras dan ikhlas untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat," katanya.

Salah satu indikator penilaian yang digunakan kementerian adalah efisiensi anggaran. Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo mengatakan, akan berusaha melakukan efisiensi anggaran namun hasil yang diperoleh tetap maksimal.

"Jika efisiensi memang bisa dilakukan, tentunya kami akan berusaha melakukannya," katanya.

Nilai akuntabilitas yang diperoleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun ini sama dengan nilai yang diraih tahun lalu, namun meningkat dibanding nilai yang diperoleh pada 2011 yaitu C.

Kementerian PAN-RB memberikan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam bentuk kesimpulan penilaian yang menunjukkan derajat kemampuan setiap instansi pemerintah dalam menerapkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil bukan sekadar "output".

Kementerian menegaskan, budaya kerja yang berorientasi pada hasil atau "outcome" mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan program karena dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kementerian juga berharap agar penghargaan tersebut tidak dinilai sebagai ajang kompetisi antar pemerintah daerah namun memberikan gambaran mengenai petanggungjawaban pemerintah terhadap kinerja dan penggunaan anggaran.

(E013)