Legislator: toko jejaring belum pasarkan produk UMKM

Kulon Progo (Antara Jogja) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyayangkan toko jejaring belum memasarkan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah daerah ini.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kulon Progo Sihabbudin di Kulon Progo, Senin, mengatakan tujuh toko jejaring yang diakusisi menjadi Toko Milik Rakyat (Tomira) masih bias, artinya manajemen yang digunakan masih seperti semula dan hasilnya masih kecil terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami minta pemkab memperjelas kepemilikan usaha dan manajemen usaha toko modern atau toko jejaring yang diakusisi," katanya

Selain itu, kata Sihabbudin, perkembangan UMKM sangat positif di Kulon Progo, namun belum ada fasilitas perencanaan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Contoh, perencanaan pengembangan UMKM kaki lima di Alun-alun Wates belum ada perencanaan penataan ruangnya.

Menurut dia, pemetaan pedagang kecil dan pembinaan usaha terhadap pedagang kecil.

"Pemkab agar segera membuat perencanaan pengembangan UMKM atau lainnya yang akan mendorong kemajuan UMKM," katanya.

Ia mengatakan program posdaya yang diharapkan bisa untuk penanggulangan kemiskinan. Pada praktiknya usaha yang dilakukan kelompok gulung tikar karena harga kulakan dari posdaya induk untuk dijual kembali tidak bisa bersaing dengan usaha lain.

"Untuk itu program posdaya perlu dievaluasi," katanya.

Anggota Komisi II DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori mengharapkan pemkab mengevaluasi dan mengkaji Alfamart menjadi Tomira sehingga ketika koperasi mengakusisi Alfamart dan sudah selesai kontraknya apabila dilepas oleh Alfamart koperasi itu

bisa berdiri sendiri.

"Intinya walau sudah diakuisisi koperasi tetapi statusnya masih toko berjejaring atau waralaba. Kami berharap pemkab mempertegas status toko jejaring yang sudah diakuisisi," harapnya.

(U.KR-STR)