Jogja (Antara Jogja) - Jaringan kebijakan kesehatan di Indonesia perlu dikembangkan, karena selama ini pengelolaannya dilakukan secara informal dengan sistem yang longgar, kata Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Laksono Trisnantoro.
"Oleh karena itu, dalam Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) akan dikembangkan struktur organisasi jaringan kebijakan kesehatan yang lebih baku," katanya di Yogyakarta, Senin, terkait dengan penyelenggaraan Forum Nasional IV JKKI di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 4-7 September 2013.
Menurut dia, salah satu fungsi jaringan kebijakan kesehatan adalah memberikan dukungan pengetahuan dan keterampilan ilmu kebijakan untuk kelompok-kelompok yang mengelola masalah kesehatan tertentu. Dengan demikian diharapkan efektivitas program untuk mengatasi masalah kesehatan dapat lebih baik.
"Kami berharap Forum Nasional IV JKKI dapat memberikan pengembangan untuk aplikasi ilmu kebijakan pada sektor kesehatan. JKKI diharapkan dapat tumbuh menjadi sebuah organisasi independen yang mendukung proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pada sektor kesehatan," katanya.
Ia mengatakan Forum Nasional IV JKKI mengangkat tema "Tantangan Kebijakan Kesehatan di Indonesia Dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG4 dan MDG5 dan Semakin Meningkatnya Penyakit Tidak Menular dan AIDS". Tema itu terkait dengan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014.
"Tahun 2013 merupakan tahun istimewa karena peserta Forum Nasional IV JKKI juga mengikuti kegiatan Kongres Nasional (Konas) Ke-12 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) bertema `Politik Membangun Kesehatan Bangsa`. Kerja sama JKKI dan IAKMI itu diharapkan memberikan manfaat bersama," katanya.
Menurut dia, dalam pertemuan nasional itu ada tiga topik kebijakan yang dibahas yakni kebijakan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang bertujuan membahas analisis kebijakan dan paket berbagai "policy brief" sebagai usulan untuk mengatasi stagnasi pencapaian kinerja program.
"Analisis kebijakan dan `policy brief` itu berasal dari pengalaman empirik berbagai proyek selama empat tahun terakhir, termasuk kebijakan Revolusi KIA di NTT," katanya.
Topik berikutnya adalah kebijakan AIDS yang bertujuan untuk membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan selama ini.
"Dalam pertemuan itu diharapkan akan mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat sekaligus memungkinkan pengembangan dan implementasi kebijakan AIDS yang lebih baik," katanya.
Topik lainnya adalah kebijakan BPJS yang bertujuan untuk membahas kebijakan dan pelaksanaan program BPJS 2014. Kegiatan dalam pertemuan itu fokus pada penyiapan proposal untuk monitoring pelaksanaan BPJS pada 2014 secara multiuniversitas.
"Dengan kegiatan itu diharapkan akan terbangun jaringan peneliti, akademisi, organisasi profesi, dan pemerhati kesehatan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan BPJS di Indonesia," katanya.
(B015)
Berita Lainnya
Pemerintah perlu mengusut peserta Program PPDS depresi
Jumat, 26 April 2024 6:01 Wib
Presiden Jokowi: Kerugian Rp180 triliun akibat WNI berobat ke mancanegara
Rabu, 24 April 2024 19:42 Wib
Jokowi: Pemenuhan rasio dokter tantangan besar sektor kesehatan RI
Rabu, 24 April 2024 19:38 Wib
350 tenaga kesehatan meninggal dunia di Jalur Gaza sejak 7 Oktober
Selasa, 23 April 2024 20:48 Wib
Ibu hamil alami gangguan kesehatan mental, simak cirinya
Minggu, 21 April 2024 19:05 Wib
Kontrol diabetes hindari gangguan mata, catat kiatnya
Kamis, 18 April 2024 18:46 Wib
Simak, waktu tidur ideal jaga kesehatan
Kamis, 18 April 2024 10:01 Wib
FKKMK UGM memastikan perhatikan kesehatan mental calon dokter spesialis
Kamis, 18 April 2024 2:10 Wib