Jakarta (Antara Jogja) - Pengamat Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho menilai impor adalah pilihan terakhir untuk menjaga ketersediaan beras menjelang pemilihan umum presiden dan Ramadhan yang rentan akan permainan spekulan.
"Setidaknya impor itu pilihan terakhir karena sering dijadikan komoditas politik," kata Agus saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, seringkali persoalan impor dijadikan sebagai alat untuk menyalahkan kebijakan, apalagi menjelang masa pemerintahan berakhir.
"Ini (impor) komoditas 'abu-abu', artinya sensitif sekali, pasti menjadi pertanyaan oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah, siapa yang mengimpor, berapa jumlahnya," katanya.
Dia menyarankan, kalau pun tidak ada cara lain untuk menambah ketersediaan beras, impor harus dilakukan segera dan tidak mendekati Pilpres serta bulan Ramadhan untuk mencegah permainan spekulan. "Paling tidak beberapa bulan sebelumnya, juga melibatkan Pemda untuk intervensi pasar," katanya.
Agus juga mengusulkan upaya lain yang bisa dilakukan sebelum mengimpor beras, di antaranya memperbaiki alur distribusi dan penyeimbangan ketersediaan beras antara daerah yang surplus dengan daerah yang defisit.
Distribusi, termasuk memperbaiki infrastruktur, menurut dia adalah upaya yang harus segera dibenahi untuk memenuhi kebutuhan beras di kota maupun di daerah-daerah.
Selain itu, dia mengimbau pemerintah perlu mencermati daerah-daerah mana yang mengalami surplus, seperti daerah di Sulawesi agar berasnya bisa didistribusikan ke Pulau Jawa yang cenderung stagnan, bahkan kurang.
Sementara itu, sebelumnya, menurut Menteri Pertanian Suswono, pihaknya tidak akan melakukan impor karena stok Bulog dinilai masih kuat dan kenaikan harga tidak signifikan.
"Apalagi kemungkinan kenaikan ini hanya karena transportasi tadi, persoalan jalan yang rusak, gelombang yang tinggi. Banyak faktor seperti itu," katanya.
Sementara itu, Menteri Koodinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan terus menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan untuk mencegah terjadinya inflasi tinggi, terutama beras.
"Kita memantau masalah inflasi, dan mengharapkan adanya inflasi kecil dengan menjaga `volatile food`. Untuk itu harga-harga jangan sampai tidak terkendali, kita jaga pasokan dan ketersediaan bahan makanan terutama beras," katanya.
Selain itu, dia menyebutkan pemerintah telah memiliki dana cadangan Rp2 triliun sebagai antisipasi apabila terjadi gagal panen (puso) akibat iklim cuaca yang ekstrem dan bantuan kepada nelayan yang gagal melaut.
"Dana ini hanya untuk yang mengalami gangguan akibat iklim ekstrem, bisa akibat banjir atau kekeringan. Sekaligus untuk melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya el nino ringan pada 2014, walaupun BMKG memberikan sinyal belum ada kekeringan," katanya.
(J010)
