Jakarta (Antara Jogja) - Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai Koalisi Merah Putih telah melakukan bunuh diri politik karena menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
"Golkar, PKS Gerindra, PAN, sebagian PPP yang tergabung dalam KMP tidak pantas ikut berkompetisi dalam pilkada secara langsung yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2015," kata Pangi Syarwi di Jakarta, Minggu.
Pangi mengatakan KMP seharusnya malu dan tahu diri karena sudah menolak Perppu Pilkada kalau nanti partai di KMP ikut dalam kontestasi Pilkada langsung.
Dia menilai KMP mencoba mengebiri dan mengembosi suara rakyat dan mematikan kran partisipasi politik rakyat dengan menolak pilkada langsung sehingga prasyarat pilar demokrasi tidak terpenuhi seperti instrumen partisipasi rakyat.
"Apabila nanti Perppu disahkan, siap- siap Golkar, Gerindra dan PKS termasuk PAN dan seterusnya ditinggalkan oleh rakyat sebab partai tersebut terlanjur memenggal pelibatan partisipasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan politik," ujarnya.
Menurut dia masyarakat masih menunggu dan berharap sikap politik Gerindra, PPP dan PKS untuk kembali pada khittah demokrasi yaitu mendukung perppu pilkada langsung.
Selain itu dirinya tidak meragukan soliditas Demokrat mendukung perppu pilkada karena kader Demokrat tidak ingin mempermalukan Ketua Umum Demokrat SBY.
"Namun kita salut dan bangga kalau nanti partai PAN dan Demokrat konsisten mendukung perppu pilkada langsung. Demokrat punya peran sentral dan menjadi elite penentu dalam rangka meloloskan perppu pilkada langsung," katanya.
Pangi juga menilai masyarakat pasti kecewa dengan Partai Golkar karena dalam Musyawarah Nasional IX di Bali diputuskan menolak Perppu Pilkada dan mendukung pilkada melalui DPRD.
Selain itu menurut dia, Golkar juga mendukung sistem pemilu proporsional tertutup yaitu pemilihan anggota DPR dan DPRD bukan lagi berdasarkan suara terbanyak namun dikembalikan berdasarkan nomor urut.
"Ini salah satu bentuk nyata inkonsistensi Partai Golkar terhadap sistem pemilu. Kebijakan politik Maju mundur tapi tidak cantik," tegasnya.
I028
Berita Lainnya
PKB menunggu tawaran koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran
Minggu, 5 Mei 2024 19:44 Wib
DPC Gerindra-PPP Kulon Progo berkoalisi dalam Pilkada 2024
Rabu, 1 Mei 2024 21:40 Wib
Ada penentangan, PKS belum gabung koalisi Prabowo-Gibran
Selasa, 30 April 2024 19:23 Wib
Jadi oposisi atau koalisi tak masalah bagi PKS
Selasa, 30 April 2024 0:32 Wib
PKS ingin diajak Prabowo gabung koalisi
Sabtu, 27 April 2024 16:22 Wib
PKS berada di persimpangan jalan usai Pilpres 2024
Sabtu, 27 April 2024 15:53 Wib
Ketum NasDem: Belum ada tawaran kursi menteri
Sabtu, 27 April 2024 11:00 Wib
Sekjen PSI: Koalisi diserahkan Prabowo demi kepentingan bangsa-negara
Sabtu, 27 April 2024 6:38 Wib