Makassar (Antara) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melaporkan dugaan korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Biar saja begitu supaya ada 'check and balance' sehingga orang bisa jelas mana yang benar dan mana yang salah," kata Jusuf Kalla kepada pers di Makassar, Sabtu.
Dikatakan Wapres kasus di DKI Jakarta adalah suatu contoh yang baik bagi kepala daerah dan DPRD karena dimanapun kalau berlebihan menggunakan dana maka akan masuk pengadilan. "Saya dukung langkah Ahok. Biar saja berjalan," kata Wapres Kalla.
Kemungkinan Ahok akan dimakzulkan, Kalla justru bertanya kalau memang Ahok benar bagaimana bisa dijatuhkan, terkecuali kalau memang Ahok yang salah, karena kalau mau menjatuhkan lewat pengadilan maka harus ada bukti yang benar.
"Kalau memang dana APBN ketinggian berarti Ahok yang benar tapi kalau tidak benar berarti Ahok yang salah," katanya.
Wapres menilai perseteruan gubernur dan DPRD bukan masalah politik tapi bagaimana kehati-hatian dalam menjaga dana APBN.
"Dari pada kebocoran luar biasa lebih baik ada yang melaporkan," kata Wapres.
Gubernur Sulawesi Selatan Sjahrul Yasin Limpo mengatakan dirinya juga tidak bisa membenarkan jika ada anggaran yang tidak dipergunakan dengan semestinya.
Dia menilai setiap daerah tentu akan berbeda situasinya. "Kalau di Sulsel hubungan gubernur dan DPRD harmonis," katanya.
Gubernur mengatakan hal penting yang harus diingat adalah posisi penting pemda adalah gubernur dan DPRD yang memiliki peran untuk bisa duduk bersama menyadari kepentingan rakyat di dalamnya.
"Kalau merasa benar sendiri maka kontraksi antara eksekutif dan legislatif tak menguntungkan rakyat dan ini menjadi pembelajaran tapi cukup di DKI dan Ahok yang ada kontraksi karena tak baik bagi pemerintahan," kata Limpo.
Diakuinya, proses budjeter memang harus disusun secara rasional dan tidak boleh menggunakan strategi sembunyi dan bias.
"Ini jadi pelajaran yang baik. Konflik di DKI tak bagus untuk daerah lain," kata Gubernur.
(A025)
Berita Lainnya
PMI bantu kebutuhan pengungsi korban banjir Demak, Jateng
Rabu, 20 Maret 2024 14:39 Wib
Muhammadiyah "launching" buku "Jalan Baru Moderasi Beragama"
Selasa, 5 Maret 2024 6:30 Wib
JK tak etis wakili Golkar bertemu Megawati, beber politisi Golkar
Jumat, 1 Maret 2024 3:18 Wib
Hak angket hilangkan kecurigaan kecurangan pemilu, kata JK
Sabtu, 24 Februari 2024 18:42 Wib
Jika menang, Cak Imin siap "slepet" kondisi Indonesia
Rabu, 10 Januari 2024 15:43 Wib
JK dukung pasangan Anies-Muhaimin
Rabu, 20 Desember 2023 10:22 Wib
Pemilu 2024 jadi rekonsiliasi bangsa, pinta Ganjar
Senin, 20 November 2023 0:54 Wib
JK: Saya akan pilih pemimpin mencintai masjid
Rabu, 15 November 2023 15:40 Wib