Kemenpan: akuntabilitas kinerja empat kabupaten-kota DIY baik
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyerahkan LHE AKIP kepada Bupati Sleman Sri Purnomo di JEC Banguntapan, Bantul Senin 6 Februari 2017. (Foto Antara/ Victorianus Sat Pranyoto)
Bantul, (Antara Jogja) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat empat kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat peringkat "BB" atau sangat baik dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016.
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2016 itu diserahkan Menteri PAN-RB Asman Abnur kepada kepala daerah empat kabupaten/kota di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin.
Empat kabupaten/kota se-DIY yang meraih predikat BB yang bermakna sangat baik dengan variabel nilai 70-80 dalam AKIP tersebut, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
Penyerahan LHE AKIP tahun 2016 itu bersamaan dengan penyerahan kepada sebanyak kepala daerah dan perwakilan dari 156 pemerintah kabupaten/kota regional III Indonesia yang terdiri se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan DIY.
Menteri mengapresiasi capaian yang telah didapat pemerintah kabupaten/kota dengan predikat baik hingga sangat baik, karena keberhasilan dalam implementasi Sistem AKIP (SAKIP) sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran.
"SAKIP bukanlah kumpulan dokumen semata, karena dengan implementasi secara benar, ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang pada hakikatnya merupakan dana yang terkumpul dari rakyat," katanya.
Menteri Asman, berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2016 wilayah III yang dipaparkan dalam acara penyerahan itu, rata-rata mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 43,50 pada 2015 menjadi 45,91 pada 2016.
Sementara itu, menurut Menteri, tahun 2016 evaluasi SAKIP dilakukan terhadap 425 kabupaten/kota atau 83 persen dari total seluruh kabupaten/kota, dengan nilai rata-rata masih di bawah B.
Menteri mengatakan, dari hasil evaluasi pada 2016, sudah ada dua kabupaten/kota yang mendapatkan predikat A memuaskan) dari tahun lalu yang baru satu, yaitu Kota Bandung (kedua kalinya) dan Kabupaten Banyuwangi.
"Saya harap keberhasilan dua daerah itu dapat diikuti kabupaten/kota di Indonesia. Saya sarankan segera lakukan replikasi ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik penerapan SAKIP-nya," katanya.***2***
(KR-HRI)
