Bawaslu Kulon Progo masih temukan pemilih ganda

id Pemilih ganda,Bawaslu Kulon Progo

Bawaslu Kulon Progo masih temukan pemilih ganda

Bawaslu Kulon Progo Deklarasi Pemilu 2019 bersih dan berintegritas. (Dok Ist)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menemukan adanya 74 pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilu 2019.
     
Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Harlinawati di Kulon Progo, Selasa, mengatakan bawaslu masih mencermati Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 karena masih ditemukan data pemilih ganda.
   
 "Kami masih menemukan data kengandaan. Kami minta petugas panwascam dan PKK di tingkat kecamatan untuk validasi datanya," kata Ria.
     
Ia mengatakan kegandaan data itu dibagi dalam tiga kategori, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan tempat tanggal lahir, kemudian NIK dan tanggal lahir, dan nama dan tanggal lahir.
   
 "Ketika kami melakukan pengecekan ada perbedaan nama, misalnya ada nama yang disingkat, yang satunya tidak, namun NIK sama. Untuk menindaklanjuti itu, kami sudah meminta panwascam menvalidasi data pemilih tersebut," katanya.
     
Lebih lanjut, Ria mengatakan masih banyak ditemukannya NIK ganda itu lebih disebabkan kesalahan dari memasukan data oleh petugas.
       
"Kami minta petugas KPU Kulon Progo memperbaiki datanya. Kami juga masih menemukan kesalahan tahun lahir, misalnya 2085. Itu kesalahan-kesalahan yang ditemui saat validasi DPTHP. Kemudian kami juga masih menemukan warga yang meninggal masih terdaftar dalam DPTHP," katanya.
   
 Ia mengatakan petugas panwascam juga menemukan satu anggota TNI aktif terdaftar dalam DPTHP. Namun, Ria enggan menyebutkan lokasinya.
     
"Setiap dua minggu, kami memperbaharui data. Data terus diperbaiki untuk meminimalisir pemilih ganda dan adanya TNI/Polri yang terdaftar dalam DPTHP," katanya.
   
Sementara itu, Dandim 0731 Letkol Infanteri Dodit Susanto mengatakan adanya anggota TNI yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2019, dirinya akan mengintruksikan kepada anggotanya untuk mengembalikan undangan.
     
"Kami yakin anggota kami tidak masuk dalam DPT Pemilu 2019. Kami tegaskan kami berkomitmen netral pada Pemilu 2019," katanya.