Pembelian lahan di Tegalgendu Yogyakarta paling cepat gunakan APBDP 2019

Yogyakarta (ANTARA News Jogja) - Dana pembelian lahan di Tegalgendu Yogyakarta untuk tempat parkir kendaraan dalam kawasan wisata Kotagede paling cepat baru bisa dialokasikan dalam APBD Perubahan 2019.

"Jika Dinas Kebudayaan yang mengusulkan rencana tersebut dapat segera menyampaikan dokumen proposal pengadan, maka bisa kami usulkan melalui APBD Perubahan 2019. Jika tidak, maka baru bisa kami usulkan melalui APBD 2020," kata Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Sarmin di Yogyakarta, Sabtu.

Rencana pembelian lahan di Tegalgendu tersebut dipastikan tidak dapat direalisasikan menggunakan APBD 2019 karena sama sekali belum dimasukkan ke dokumen anggaran, sedangkan APBD 2019 sudah ditetapkan.

Hingga saat ini, Sarmin mengatakan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta juga belum mengetahui luas lahan yang akan dibeli termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian lahan tersebut.

"Kami belum pernah melihat fotokopi sertifikat lahan. Pemilik pun sudah kami undang berkali-kali tetapi belum datang sehingga pemerintah belum mengetahui harga yang ditawarkan pemilik," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharso mengatakan, pengadaan lahan untuk parkir bus pariwisata tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat termasuk menyambut potensi kenaikan jumlah wisatawan ke Yogyakarta apabila Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) mulai beroperasi.

"Di lahan tersebut, bus pariwisata yang berukuran besar dapat parkir. Sedangkan wisatawannya akan memanfaatkan kendaraan `shuttle? untuk berkunjung ke tujuan wisata di Kotagede," katanya.

Selain menambah fasilitas parkir wisata, lanjut Eko, penataan terhadap kawasan cagar budaya Kotagede juga akan terus dilakukan, salah satunya wacana mengubah jalan aspal di Jalan Mondorakan hingga Watu Gatheng menjadi jalan batu sehingga mampu mengembalikan suasana seperti masa lampau serta merehabilitasi fasad bangunan.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, akan terus melakukan pembelian lahan untuk disulap menjadi fasilitas publik meskipun pada tahun ini terjadi kegagalan pembelian di tiga bidang lahan dari total 21 bidang lahan.

"Pemerintah berkeinginan untuk memiliki semacam bank tanah. Selain untuk stabilitasi harga tanah di Yogyakarta, tanah tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pelayanan publik," katanya.

Namun demikian, Heroe mengingatkan bahwa pembelian lahan harus sesuai dengan harga apraisal sehingga Pemerintah Kota Yogyakrta tidak bisa melakukan pembelian jika pemilik mengajukan penawaran dengan harga yang relatif tinggi.

"Biasanya, kami sudah mengundang pemilik lahan dan mereka bersedia menjual tanahnya. Namun, saat ada keterlibatan dari anggota keluarga yang lain, rencana itu tidak bisa dilaksanakan," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Dwi Budi Utomo mengatakan, setuju dengan rencana pengadaan lahan tersebut namun proses pengadaannya harus dilalui sesuai prosedur yang berlaku.

"Tambahan fasilitas parkir yang memadai dapat mendukung pengembangan kawasan wisata khususnya Yogyakarta bagian selatan," katanya.

Namun demikian, Dwi mengatakan, penataan kawasan Kotagede tidak dapat dipisahkan dengan penataan dan pengembangan wisata di sekitarnya seperti XT-Square yang hingga kini masih harus digenjot untuk menjadi alternatif tempat pembelian oleh-oleh khas Yogyakarta.

Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga berencana membangun Taman Pintar kedua di sisi utara lahan Pasar Ikan Higienis.

"Semua pengelola objek wisata di wilayah tersebut juga harus diajak berkoordinasi termasuk pengelola objek wisata di Kotagede dan Umbulharjo," katanya.