Yogyakarta (Antaranews Jogja) - TNI dan Polri ditambah unsur dari KPU dan Bawaslu Kota Yogyakarta serta pemerintah daerah setempat menggelar simulasi penanganan terhadap berbagai kerawanan yang berpotensi muncul pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang semakin dekat.
“Untuk saat ini, kami menggelar simulasi di dalam ruangan yang disebut ‘technical floor game’ (TFG) diikuti 75 personel dan akan dilanjutkan dengan simulasi di lapangan pada akhir pekan ini,” kata Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 072/Pamungkas Mayor Arm Mespan Haryadi di sela pelaksanaan TFG di Balai Kota Yogyakarta, Jumat.
Dalam kegiatan TFG tersebut seluruh pihak melakukan simulasi terhadap beberapa jenis kerawanan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di antaranya, perusakan alat peraga kampanye, “perang” di media sosial yang berujung pada perusakan kantor pendukung salah satu peserta pemilu, hingga kerawanan saat penghitungan suara.
Melalui TFG tersebut, Mespan mengatakan, seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi penanganan jika kerawanan tersebut benar-benar terjadi saat penyelenggaraan Pemilu 2019 sehingga setiap kesatuan tidak bergerak sendiri-sendiri tetapi saling bersinergi.
Salah satu simulasi yang diperagakan adalah tata cara penanganan saat terjadi bentrok antar pendukung peserta pemilu yang mengakibatkan perusakan kantor hingga muncul korban di salah satu pihak.
Penanganan awal dilakukan oleh Babinsa dan Babinkamtibmas yang ada di wilayah. Keduanya melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu setempat kemudian melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang.
“Dalam simulasi ini, kami saling mencocokkan prosedur penanganan kasus dengan pihak kepolisian atau pihak lain sehingga penanganan kerawanan bisa dilakukan lebih terkoordinasi. Jika sekiranya kasus dapat ditangani dan selesai di tingkat bawah, maka tidak perlu diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi,” katanya.
Oleh karena itu, Babinsa diminta untuk menguatkan deteksi dini di wilayah sebagai upaya antisipasi agar berbagai potensi kerawanan pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta bisa diredam sejak awal.
“Deteksi dini sangat penting. Jika sudah muncul tanda-tanda atau gejolak di tingkatan masyarakat, maka perlu segera diantisipasi. Akan lebih baik mencegah daripada melakukan penanganan saat kasus sudah terjadi,” katanya.
Ia menyebut, penanganan atau langkah antisipasi untuk mencegah munculnya berbagai kerawanan pada Pemilu 2019 tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan upaya yang pernah dilakukan pada Pemilu 2014 karena ekskalasi politik yang terjadi berbeda.
“Seluruh wilayah dinilai rawan. Sehingga kesiapan dari berbagai unsur sejak dari tingkatan yang paling bawah sangat penting sehingga potensi kerawanan bisa diantisipasi sejak dini,” katanya.
Sebelumnya, Bawaslu Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta masuk dalam kategori wilayah rawan saat Pemilu, namun dengan tingkatan yang berbeda-beda.
Berbagai kegiatan antisipasi yang disiapkan Bawaslu Kota Yogyakarta untuk mengantisipasinya adalah melaksanakan program kecamatan antipolitik uang, hoaks, dan ujaran kebencian yang rencananya diluncurkan bulan depan.
