Pemerintah optimistis koperasi tekan ketimpangan pendapatan masyarakat

id Koperasi,Rasio gini,ukm

Pemerintah optimistis koperasi tekan ketimpangan pendapatan masyarakat

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Triwulan II, Tahun Anggaran 2019, di Yogyakarta, Kamis. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) optimistis mampu berkontribusi menekan rasio gini atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat melalui optimalisasi koperasi.

"Pendapatan bisa semakin merata dan kelompok bawah yang merupakan 40 persen berpendapatan rendah bisa ikut terangkat dengan cara berkoperasi," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Triwulan II Tahun Anggaran 2019, di Yogyakarta, Kamis.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang tercermin dalam rasio gini mengalami penurunan 0,002 poin menjadi 0,382 pada Maret 2019.

Selain menekan rasio gini, upaya reformasi terhadap koperasi juga berkontribusi positif terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Pada 2018 kontribusi koperasi mencapai 5,1 persen terhadap PDB, naik signifikan dibandingkan 2017 yang hanya menyumbang 1,7 persen.

"Kita sudah hampir melakukannya (reformasi koperasi) lima tahun ini. Trennya kita melihat peningkatan yang luar biasa," kata dia.

Oleh sebab itu, menurut Rully, kampanye tentang pentingnya peran koperasi akan terus digalakkan disertai pembangunan citra koperasi yang baik sebagai badan usaha yang paling tepat dijalankan di tingkat desa.

Pembangunan citra koperasi yang baik itu, kata dia, dilakukan dengan pengawasan yang ketat terhadap operasional koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.

Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat, jumlah koperasi pada semester I 2019 tercatat 126 unit atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 138 unit.

"Kalau tidak aktif, tidak ada anggota, usaha tidak jalan, pelayanan anggota tidak jalan, ya kita cabut. Sesuai rekomendasi daerah tentunya," kata dia.

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X sependapat bahwa koperasi mampu menangani persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Melalui koperasi, upaya pemerataan pendapatan melalui optimalisasi produktivitas masyarakat khususnya UMKM bisa dilakukan.

"Mereka sangat membutuhkan akses sumber daya produktif seperti modal, teknologi, kemampuan manajerial, akses pasar, dan kreativitas. Ini sangat relevan dengan kiprah koperasi yang punya semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta ini.

Baca juga: Koperasi diingatkan tak terjebak hanya menjadi koperasi digital
Pewarta :
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar