KPK sebut pengawasan pengelolaan PAD di daerah masih kurang

id kpk,pad

KPK sebut pengawasan pengelolaan PAD di daerah masih kurang

Kepala Satgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Koordinator Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan usai sosialisasi pembayaran pajak daerah online di Bantul, DIY (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Kepala Satgas Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Koordinator Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan menyebutkan bahwa pengawasan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah di lingkungan pemerintah daerah masih kurang, sehingga perlu kerja sama dengan bank daerah.

Pernyataan itu dikatakan Kunto ditemui wartawan usai menjadi narasumber pada acara sosialisasi kepada wajib pajak tentang Program Monitoring, Pelaporan, dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online di Gedung Induk Parasamya, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin.



Menurut dia, KPK mempunyai delapan area pencegahan korupsi yang diwajibkan ke pemerintah daerah. Delapan area tersebut mulai dari perencanaan penganggaran, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) perizinan, pengadaan barang dan jasa, penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

"Selain itu juga manajemen ASN yang terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD), (pengelolaan) PAD itu menurut kami masih kurang yang mengawasinya, kalau untuk sisi pembelanjaan, pengadaan barang dan jasa sudah banyak yang mengawasi, ada Inspektorat, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) BPK," katanya.



Bahkan, lanjut dia, dengan pengawasan yang sudah ada di internal pemerintah daerah itu, pihak atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab akan kesulitan untuk melakukan manipulasi anggaran di sektor pembelanjaan tersebut, karena misalnya kalau beli kursi, jelas barangnya.

"Namun, di sisi pendapatan sementara ini masih kurang mengawasinya. Salah satu cara untuk mengawasi kita kerja sama dengan bank daerah, bahkan kita sekarang ada teknologi untuk memonitor di setiap transaksi," katanya.



Dengan demikian, setiap transaksi yang dilakukan masyarakat akan termonitor dan datanya akan termonitor ke pemda dan bank daerah. "Itulah yang nanti akan digunakan sebagai dasar pemda untuk mengenakan pajak-pajak daerah tersebut," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, perlu sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem monitoring, pelaporan, dan pembayaran pajak daerah secara online dan transparan tersebut sebagai salah satu upaya preventif bagi para pengelola pendapatan daerah agar tidak terjerumus ke dalam tindakan koruptif.



"Misalnya masyarakat kalau bertransaksi di restoran dia harus minta struk, masyarakat harus mau ketika diminta untuk membayar tambahan 10 persen ketika melakukan transaksinya, kurang lebih seperti itu yang perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Trisna Manurung mengatakan sosialisasi sistem itu dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah, karena mulai dari monitoring, pelaporan hingga pembayaran oleh wajib pajak bisa dilakukan secara online.

"Dari sisi monitoring, rencana kita bekerja sama dengan Bank BPD, yaitu memasang tapping mesin atau tapping box untuk melihat transaksi. Dari sisi pelaporan kita akan ada program SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) online, dari situ nanti harapannya dia membayar di BPD," katanya.
Pewarta :
Editor: Sutarmi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar