Pemkab Kulon Progo modifikasi BPNT dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memodifikasi program Bantuan Pangan Non Tunai dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, yakni penyediaan kebutuhan bantuan dipasok oleh masyarakat setempat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo, Agus Langgeng Basuki di Kulon Progo, Selasa mengatakan sejak 2018 pemkab  setempat  membangun sistem jaringan ekonomi mulai dari perbankan, e-Warong, dimodifikasi dengan melibatkan kelompok tani, kelompok peternak, kelompok pembudi daya ikan, dan industri.

"Satu program dan satu pembiayaan melalui Bantuan Pangan Non Tunai membantu masyarakat miskin, tapi mampu menggerakan beberapa sektor. Artinya, satu kali dayung, lima pulau terlampaui," kata Langgeng.

Ia mengatakan melalui BPNT modifikasi ini, di samping membantu masyarakat miskin, tapi warga miskin yang ada di kelompok tani, kelompok peternak, kelompok pembudi daya ikan dan kelompok industri ikut terdorong. Keterlibatan masyarakat miskin dalam kelompok-kelompok ini sangat banyak.

Menurut dia, program BPNT modifikasi ini sangat efisien dan efektif, karena anggaran satu dari pemerintah pusat sebesar Rp150 ribu setiap KPM, tapi dampaknya dapat mengatasi masalah kemiskinan di kelompok tani, kelompok peternak, kelompok pembudi daya ikan.

Efektifnya, sistem ini dibangun untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membina masyarakat yang didampingi dapat menghitung, kelompok tani yang menyediakan beras berapa, telur berapa, termasuk sayur.

"Sistem ini mempermudah pengendaliannya dan menekan gejolak inflasi di masyarakat," katanya.

Langgeng mencontohkan dapak positif di kelompok petani sayuran, yakni mereka membungkus sayur senilai Rp5.000, kemudian harga dijual ke KPM sebesar Rp7.000. Selisih Rp2.000 ini menjadi keuntungan e-Warong, yang mendistribusikan, dan kelompok tani tersebut.

"Seberapa pun ada dampaknya bagi masyarakat dengan BPNT modifikasi ini. Meski dampaknya kecil dan terus dikembangkan secara terus menerus akan menggerakan ekonomi masyarakat," katanya.

Ia berharap program BPNT modifikasi ini mendapat dukungan dari Pemda DIY, karena pengendaliannya mudah, efisien dan efektif. Saat ini, Pemda DIY juga sangat berkomitmen untuk program pengentasan kemiskinan, diharapkan bisa membantu Pemkab Kulon Progo mengembangkan sistem ini lebih jauh.

"Saat ini, warga miskin di Kulon Progo ini sebanyak 77 ribu, yang sudah ditangani APBN dengan konsep modifikasi yang belum tersasar sekitar 15 ribu. Kalau semua tersasar, di samping merima PKH, dan KIS, dan sektor lain ada pemberdayaan ekonomi," katanya.