Pakar transportasi UGM minta pemerintah tegas melarang mudik

id mudik,corona,covid-19

Pakar transportasi UGM minta pemerintah tegas melarang mudik

Arus lalu lintas pemudik di Jalan Raya Nagreg, Kabupaten Bandung. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi).

Yogyakarta (ANTARA) - Pakar Transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ahmad Munawar meminta pemerintah mengambil tindakan tegas melarang mudik saat Hari Raya Idul Fitri karena berdasarkan analisisnya penyebaran COVID-19 tidak bisa dihindari selama prosesi mudik ini.

"Meski masyarakat menggunakan kendaraan pribadi juga penyebaran akan terjadi di rest area," kata Munawar melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, jika memungkinkan pemerintah harus tegas melarang mudik dengan membatasi, bahkan jika memungkinkan menyetop angkutan umum bus antar kota, serta kereta api jarak jauh dan pesawat.

Selain itu, penutupan jalan arteri dan jalan tol yang menghubungkan antar provinsi juga bisa menjadi solusi pencegahan.

Mengenai penerapan isolasi selama 14 hari di kampung halaman pemudik, Munawar menyebut hal itu tidak akan berjalan lancar karena jumlah pemudik yang mencapai jutaan orang.

"Isolasi ini mengharapkan pemerintah daerah sasaran mudik untuk mempersiapkan ratusan bahkan ribuan peralatan serta fasilitas. Hal ini malah akan memberatkan pemerintah daerah. Jika tidak siap malah akan menyebabkan pandemi ini menyebar di daerah mereka," kata dia.

Munawar berpesan kepada masyarakat Indonesia, terutama yang ingin mudik, bahwa kesehatan keluarga, terutama orang tua, jauh lebih penting dari bertemu langsung dengan mereka.

"Sudah ada contoh di RS Adam Malik, Medan, anak muda yang mudik, kelihatannya sehat, ternyata carrier pembawa virus. Akhirnya, berdampak pada orang tua yang dikunjungi," kata dia.

Aspek ekonomi yang menjadi pertimbangan pemerintah tidak melarang mudik, menurut Munawar, memang tidak bisa dihindari. Ia menyatakan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini perekonomian jelas akan terpuruk.

Namun, menurut Munawar, pemerintah perlu menentukan mana yang dianggap lebih penting, ekonomi atau nyawa rakyat.

"Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo, ketika menerapkan 'lockdown' di negaranya, menyampaikan sebuah pidato. Ia menyatakan ekonomi bisa diperbaiki kembali, tetapi rakyat yang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali," kata Guru Besar Teknik Sipil UGM ini.
 
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar