Kementerian PUPR: 2.750 rumah tak layak huni bakal jadi penginapan

id sarana hunian pariwisata,kementerian pupr,sektor pariwisata,kspn

Kementerian PUPR: 2.750 rumah tak layak huni bakal jadi penginapan

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid. ANTARA/Dokumentasi Kementerian PUPR

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong program sarana hunian pariwisata (sarhunta) dengan membedah sebanyak 2.750 rumah tidak layak huni agar menjadi penginapan atau homestay yang menarik bagi wisatawan.

"Kami akan berupaya untuk mengubah wajah rumah-rumah di daerah KSPN (kawasan strategis pariwisata nasional) agar mampu menarik para wisatawan lokal maupun asing untuk datang melalui program sarhunta ini," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Ia menerangkan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri PUPR, Kementerian PUPR ditugaskan untuk mengembangkan KSPN untuk meningkatkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat pascapandemi.

Menurut dia, program pembangunan rumah swadaya tersebut bukan berupa spot-spot tapi harus berkelompok dan mampu mengubah wajah gerbang masuk KSPN di Indonesia.

"Kami targetkan pembangunan homestay dapat selesai tahun ini dan melaksanakan pembangunan rumah swadaya dengan mengikuti protokol kesehatan," katanya.

Khalawi menjelaskan pembangunan rumah melalui program BSPS juga dilaksanakan untuk mengantisipasi meningkatnya wisatawan ke lokasi KSPN dan mendukung tatanan normal baru di Indonesia.

Beberapa lokasi KSPN yang akan menjadi tujuan fasilitasi pembangunan dan pengembangan rumah swadaya antara lain Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Menurut Khalawi, program sarhunta pada dasarnya merupakan rumah swadaya layak huni yang dimanfaatkan sebagian untuk disewakan kepada wisatawan dan/atau tempat usaha sebagai pendukung pariwisata berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan sarhunta dibagi menjadi dua yakni pertama, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni sebagai sarhunta serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni disepanjang koridor menuju lokasi pariwisata.

Jumlah bantuan yang akan disalurkan untuk program peningkatan kualitas tersebut sebesar Rp90 juta.

Sedangkan yang kedua adalah pembangunan rumah baru, pembangunan kembali ataupun perbaikan rumah tradisional di kawasan pariwisata dengan jumlah bantuan maksimal Rp180 juta.

Pelaksanaan program sarhunta ini nantinya akan dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Perumahan.

Dalam hal ini, pihaknya menggandeng para tenaga ahli dan arsitek untuk melakukan survei lapangan sehingga hasil pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, Ditjen Perumahan juga akan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah setempat, tenaga ahli dari beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan Universitas Udayana (Unud) serta SNVT Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi daerah KSPN untuk melakukan pendataan dan melakukan monitoring pembangunan rumah tersebut.

"Total rumah yang akan menjadi target program sarhunta berada di KSPN Danau Toba (1.000 unit), Borobudur (350 unit), Mandalika (500 unit), Labuan Bajo (600 unit), dan Likupang (300 unit). Total anggaran yang akan disalurkan dalam program sarhunta sebesar Rp429,23 miliar," paparnya.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar