Kementerian PUPR menggencarkan pembangunan di lima KSPN

id wisata super prioritas,kementerian pupr,pembangunan infrastruktur

Kementerian PUPR menggencarkan pembangunan di lima KSPN

Ilustrasi: Wisatawan berada di taman Lumbini kawasan Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/pras.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) terus menggencarkan pembangunan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas dalam rangka mempercepat kebangkitan pariwisata di era normal baru.

Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan sektor pariwisata memang menjadi salah satu sektor ekonomi yang dapat bangkit dengan cepat, sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN super prioritas tidak dihentikan.

"Dukungan program KSPN juga ditujukan untuk penanganan perekonomian masyarakat melalui program Padat Karya Tunai," ujar Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Kementerian PUPR dalam mendukung pembangunan lima KSPN super prioritas dilakukan melalui perencanaan yang terpadu dengan penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terintegrasi (RIPT).

Lima KSPN super prioritas yang menjadi perhatian utama yaitu Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang-Bitung.

Hadi mengatakan infrastruktur KSPN yang dibangun Kementerian PUPR antara lain bidang konektivitas yakni penanganan jalan dan jembatan.

“Kemudian bidang sumber daya air, yakni pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, bidang permukiman meliputi penataan kawasan, penyediaan fasilitas persampahan dan sanitasi, serta bidang perumahan yakni pembangunan sarana hunian dan perumahan pendukung kawasan pariwisata.

Pengembangan KSPN sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dan budaya yang berkelanjutan, kata dia, diperlukan langkah untuk meningkatkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, termasuk dukungan pemerintah daerah dan BUMN maupun swasta.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Frans Teguh mengatakan pemerintah terutama pemerintah daerah (pemda) perlu menerapkan aturan yang tegas dalam menjalankan protokol kesehatan.

Menurutnya, mekanisme control auditoring menjadi sangat penting, agar kegiatan wisata dan ekonomi kreatif berlangsung aman dan produktif.

"Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengelola kerumunan, euforia orang saat melakukan kegiatan wisata, juga pengaturan jumlah pengunjung," katanya.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar